LBH Surabaya Pos Malang apresiasi PN Kepanjen karena menjatuhkan pidana 15 tahun penjara.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti fakta kecelakaan kerja di smelter PT ITSS, Minggu (24/12). Mereka menantang Komnas HAM.
Arif Maulana menyebut penolakan laporan ke Mabes Polri oleh keluarga korban penembakan di Seruyan adalah pola lama.
YLBHI mengkritik aksi rombongan TNI geruduk Polisi. Tindakan itu dianggap bentuk arogansi dan intervensi penegakan hukum.
HUT Bhayangkara ke 77, ada empat hal besar yang saat ini masih menjadi catatan di tubuh Institusi Polri.
Naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disebut-sebut ngawur. Penyusunannya ceroboh. Tak jelas!
YLBHI desak kepolisian segera membebaskan 5 warga Pakel yang sedang berjuang demi tanahnya.
Pengakuan Presiden RI Joko Widodo terhadap dua belas kejahatan HAM berat dinilai hanya lips service.
Khawatir dengan penyampaian penyesalan Presiden Joko Widodo, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) cium sebagai upaya retorika semata.
Pemerintah menentang MK, Presiden terbitkan PERPU.
1 thn lalu
Pelanggaran HAM dilahirkan melalui kebijakan yang sistemik melalui demokrasi terpimpin yang menghamba pada oligarki dan pemodal.
Tindakan pembubaran paksa yang dilakukan oleh Kepolisian membuat YLBHI semakin yakin bahwa RKUHP ini bermasalah
LBH Surabaya Pos Malang apresiasi PN Kepanjen karena menjatuhkan pidana 15 tahun penjara.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti fakta kecelakaan kerja di smelter PT ITSS, Minggu (24/12). Mereka menantang Komnas HAM.
Arif Maulana menyebut penolakan laporan ke Mabes Polri oleh keluarga korban penembakan di Seruyan adalah pola lama.
YLBHI mengkritik aksi rombongan TNI geruduk Polisi. Tindakan itu dianggap bentuk arogansi dan intervensi penegakan hukum.
HUT Bhayangkara ke 77, ada empat hal besar yang saat ini masih menjadi catatan di tubuh Institusi Polri.
Naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disebut-sebut ngawur. Penyusunannya ceroboh. Tak jelas!
YLBHI desak kepolisian segera membebaskan 5 warga Pakel yang sedang berjuang demi tanahnya.
Pengakuan Presiden RI Joko Widodo terhadap dua belas kejahatan HAM berat dinilai hanya lips service.
Khawatir dengan penyampaian penyesalan Presiden Joko Widodo, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) cium sebagai upaya retorika semata.
Pemerintah menentang MK, Presiden terbitkan PERPU.
Pelanggaran HAM dilahirkan melalui kebijakan yang sistemik melalui demokrasi terpimpin yang menghamba pada oligarki dan pemodal.
Tindakan pembubaran paksa yang dilakukan oleh Kepolisian membuat YLBHI semakin yakin bahwa RKUHP ini bermasalah
