Arif Maulana menyebut penolakan laporan ke Mabes Polri oleh keluarga korban penembakan di Seruyan adalah pola lama.
Tim Advokasi Solidaritas untuk Masyarakat Adat Bangkal menyerahkan hasil investigasi awal penembakan warga Seruyan ke kantor Komnas HAM.
Tim Advokasi Solidaritas untuk Masyarakat Adat Bangkal menyerahkan hasil investigasi awal penembakan warga Seruyan ke kantor Komnas HAM di Menteng
YLBHI mengkritik aksi rombongan TNI geruduk Polisi. Tindakan itu dianggap bentuk arogansi dan intervensi penegakan hukum.
Huadi Group memiliki enam perusahaan smelter nikel di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan.
HUT Bhayangkara ke 77, ada empat hal besar yang saat ini masih menjadi catatan di tubuh Institusi Polri.
Naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disebut-sebut ngawur. Penyusunannya ceroboh. Tak jelas!
YLBHI desak kepolisian segera membebaskan 5 warga Pakel yang sedang berjuang demi tanahnya.
Pengakuan Presiden RI Joko Widodo terhadap dua belas kejahatan HAM berat dinilai hanya lips service.
Khawatir dengan penyampaian penyesalan Presiden Joko Widodo, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) cium sebagai upaya retorika semata.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan soal tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat.
Arif Maulana menyebut penolakan laporan ke Mabes Polri oleh keluarga korban penembakan di Seruyan adalah pola lama.
Tim Advokasi Solidaritas untuk Masyarakat Adat Bangkal menyerahkan hasil investigasi awal penembakan warga Seruyan ke kantor Komnas HAM.
YLBHI mengkritik aksi rombongan TNI geruduk Polisi. Tindakan itu dianggap bentuk arogansi dan intervensi penegakan hukum.
Huadi Group memiliki enam perusahaan smelter nikel di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan.
HUT Bhayangkara ke 77, ada empat hal besar yang saat ini masih menjadi catatan di tubuh Institusi Polri.
Naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disebut-sebut ngawur. Penyusunannya ceroboh. Tak jelas!
YLBHI desak kepolisian segera membebaskan 5 warga Pakel yang sedang berjuang demi tanahnya.
Pengakuan Presiden RI Joko Widodo terhadap dua belas kejahatan HAM berat dinilai hanya lips service.
Khawatir dengan penyampaian penyesalan Presiden Joko Widodo, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) cium sebagai upaya retorika semata.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan soal tragedi Kanjuruhan bukan pelanggaran HAM berat.
