Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel Ayi Riyanto beserta rombongan mengunjungi Pemkab Banjar
Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalsel untuk memeriksa saham yang tertanam di PTAM Intan Banjar
Terbilang masih rendah, pendapatan asli daerah dari pajak air permukaan (PAP) di Banua akan dimaksimalkan
BPKP Kalsel meminta Pemkab Banjar agar menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja keuangan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
BPKP Kalsel menuntaskan audit investigatif atas kasus dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas DPRD Banjar.
Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel 2022 kemungkinan tidak terserap 100 persen.
LSM Kaki Kalsel minta kasus perjalanan dinas (Perjadin) anggota DPRD Kabupaten Banjar tahun 2020 dan 2021 diusut tuntas.
Pemda di Kalsel masih gagal dalam memungut pajak sarang burung walet. Padahal potensinya di 2021 sebesar Rp126,12 miliar.
Inflasi di Kalsel saat ini berada di 5,56 persen. Angka ini telah melewati batas toleransi.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting (APS) Kalsel terburuk keenam se-tanah air atau 30 persen.
BPKP Kalsel berhasil meraih kinerja terbaik dalam Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan.