bakabar.com, BANJARBARU - Inflasi di Kalsel saat ini berada di 5,56 persen. Angka ini telah melewati batas toleransi.
Harga beras lokal disebut menjadi pendorong kenaikan inflasi di Banua. Berdasarkan temuan BPKP, salah satu penyebab tingginya harga beras lokal adalah menurunnya produksi padi akibat luas tambah tanam (LTT) padi di provinsi ini.
Pada tahun ini, LTT turun seluas 90.107 Ha, atau 16,83 persen dibandingkan dengan LTT padi tahun 2021.
“Penyebab utamanya adalah, saluran air yang tidak dibersihkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan lahan pertanian tergenang terus,” papar Kepala BPKP Kalsel, Rudy Harahap, Jumat (16/12).
Rudy menyampaikan, produksi padi di Kalsel tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 159.985,77 ton gabah kering giling atau 15,74 persen dibanding produksi 2021.
Dari sisi harga kata dia, komoditas beras lokal pada bulan Juni hingga September 2022 di tingkat produsen dan pengecer memiliki tren menaik.
"Tetapi terbalik dengan kondisi tahun 2021 yang mengalami tren penurunan harga,” katanya.
Rencana aksi harus segera dirumuskan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan produksi padi di Banua. Menurutnya ini juga akan mengefektifkan pendistribusian beras di Kalsel.
Pada saat Forum Group Discussion (FGD), terungkap juga sisi negatif keluhan petani atas larangan pembakaran hutan dan lahan.
"Larangan pembakaran lahan milik sendiri ini mengakibatkan tanaman padi mudah terkena penyakit," sahut Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kalsel.
Padahal pada konteks lokal, pembakaran lahan sendiri adalah upaya penyuburan tanah dan menekan biaya penyuburan lahan.
Syamsir menyarankan penambahan anggaran untuk pemberian bantuan benih unggul dari APBD Pemprov Kalsel di 2023.
"Penyediaan dana talangan untuk operasi pasar di masing-masing kabupaten/kota, dan perluasan program tanam padi apung," ujarnya.
Syamsir juga akan mengubah dan mengedukasi perilaku mengonsumsi beras lokal ke beras unggul dan gerakan tanam pangan rumahan di Kalsel.
Seperti penanaman cabai dan tomat di pekarangan rumah. Dari segi infrastruktur sendiri, terungkap, harus segera diidentifikasi seluruh jaringan irigasi yang tersumbat, para penanggung jawabnya.
"Dan relokasi anggaran untuk perbaikan jaringan irigasi yang tersumbat," tandasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani berjanji, diakhir tahun ini akan menyalurkan cadangan beras pemerintah daerah bersama Bulog selama harga pasar 20 persen lebih tingga di atas HAP.
Birhasani juga mendorong pembentukan BUMD pangan di setiap kabupaten/kota. "BUMD ini akan mengendalikan inflasi pangan dan menjaga kestabilan nilai tukar petani," tutupnya.
