bakabar.com, BANJARBARU - Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tahun ini kemungkinan tidak terserap 100 persen.
Dari data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalsel, hingga 30 November 2022, serapan anggaran pemprov baru 79,25 persen dari total Rp7,7 triliun.
Kepala Kantor Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, pesimistis uang belanja pemprov tahun ini bisa dihabiskan.
"Besar kemungkinan tak terserap 100 persen," papar Rudy, Kamis (29/12).
Baca Juga: Tarif Naik Jelang Tahun Baru, Penumpang di Kilometer 6 Banjarmasin Tetap Ramai
Meski begitu, ia masih berharap di sisa waktu yang ada, anggaran bisa cepat terserap. Apabila realisasi belanja tidak sampai 100 persen, pemerintah daerah berisiko besar tidak memperoleh Dana Insentif Daerah (DID).
Sebab, ujar Rudy, salah satu indikator penilaian kinerja daerah adalah percepatan belanja daerah. Selain Pemprov Kalsel, ia juga menyoroti serapan anggaran belanja di sejumlah kabupaten di Banua. Rudy menyebut sedikitnya ada empat daerah yang serapan belanjanya di bawah 60 persen hingga 30 November.
Keempat daerah itu yakni Kotabaru yang baru terserap 59,65 persen, Balangan 56,22 persen, Tapin 55,99 persen, dan Hulu Sungai Utara (HSU) 55,31 persen.
Pihaknya sudah mengirim atensi ke pemda yang realisasi belanjanya masih rendah supaya berupaya lebih keras meningkatkan penyerapan anggaran.
Karena, menurutnya, penyerapan anggaran daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan pemulihan ekonomi daerah pasca Covid-19. Selain itu, anggaran daerah penting untuk mengatasi dampak inflasi.
Dia menyampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi saat menggunakan anggaran belanja.
"Salah satunya karena adanya pembatasan pembelian produk impor pada program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)," bebernya.
Baca Juga: Tukang Sayur di Banjarbaru Tewas Ditabrak Pikap, Pelaku Sempat Takut Diamuk Massa
"Di mana beberapa barang tidak tersedia subtitusinya di dalam negeri. Sehingga sulit untuk menggunakan anggarannya," imbuhnya.
Kabid Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Haji Idris, mengharapkan serapan anggaran belanja pemprov bisa di atas 90 persen.
"Kalau perhitungan, kemungkinan bisa 95 persen," tuturnya.
Namun, Idris enggan membeberkan berapa persen anggaran belanja yang sudah terserap hingga Desember ini.
Ia berjanji akan membuka datanya pada awal Januari 2023 nanti. Sesuai ketentuan ujar Idris, 30 Desember tutup buku.
"Biasanya data sementara sebelum audit BPK pada 10 Januari bisa diperoleh," tutup Idris.
