bakabar.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menargetkan penyerapan anggaran di atas 30 persen pada triwulan I 2026. Di sisi lain, proyek strategis Bendungan Riam Kiwa seluas 777 hektare kembali didorong percepatannya untuk pengendalian banjir.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, Yudi Andrea, usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan, Penandatanganan Komitmen Bersama dan Penganugerahan Penghargaan Kinerja TA 2025 di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (12/2).
Yudi mengatakan, Pemkab Banjar mengerahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sejak awal tahun.
“Kita menargetkan di triwulan I penyerapan bisa lebih dari 30 persen, sehingga di akhir tahun tidak kejar-kejaran lagi,” ujarnya.
Menurutnya, pada tahun sebelumnya masih ditemukan sejumlah kendala yang menyebabkan anggaran tidak terserap maksimal. Hal itu menjadi perhatian bersama, termasuk sebagaimana arahan Gubernur Kalsel, H Muhidin.
“Kita di daerah sudah mengambil langkah-langkah percepatan, agar serapan anggaran lebih optimal,” tambahnya.
Terkait pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kecamatan Paramasan, Yudi mengaku hingga kini pihaknya belum kembali diundang dalam rapat lanjutan di tingkat pusat.
“Terakhir tahun lalu, progresnya masih pada tahap konsolidasi arah kebijakan di tingkat pusat. Apakah tahun ini sudah masuk pelaksanaan pembebasan lahan, kita masih menunggu,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Banjar telah memberikan arahan kepada Camat Paramasan dan instansi terkait untuk mendukung percepatan proyek tersebut.
Bendungan Riam Kiwa dinilai sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Banjar, khususnya sebagai upaya pengendalian banjir.
“Kita sangat berharap pembangunan ini bisa direalisasikan, karena menjadi salah satu solusi penanggulangan banjir di Kabupaten Banjar,” katanya.
Yudi menjelaskan, total lahan yang disiapkan untuk pembangunan bendungan mencapai sekitar 777 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 500 hektare diketahui dikuasai masyarakat untuk kegiatan perkebunan, sementara sisanya merupakan kawasan hutan.
“Kalau kawasan hutan tidak ada hak kepemilikan masyarakat. Namun untuk lahan kebun yang dikelola warga, tentu harus kita perhatikan, termasuk mekanisme ganti rugi atau kompensasinya,” jelas Yudi.
Saat ini, tahapan yang dilakukan masih berupa identifikasi kawasan, terutama lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat terdampak. Terkait jumlah kepala keluarga (KK) yang terdampak, pihaknya masih melakukan pendataan lebih lanjut.
Sementara itu, total anggaran Kabupaten Banjar yang bersumber dari APBN dan APBD saat ini tersedia sekitar Rp 2,7 miliar untuk program prioritas tertentu yang disinergikan dengan target pusat, mencakup belanja pegawai, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Menanggapi isu pemangkasan anggaran, Yudi memastikan kegiatan pelayanan publik tetap berjalan.
“Insyaallah tetap jalan, tinggal menyesuaikan prioritas. Yang pasti kita ingin memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, Pemkab Banjar baru saja meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) terkait pembiayaan BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen peningkatan layanan publik.
