Rempang harus dijadikan media pemerintah, terkait keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Pendiri Asah Kritis Indonesia, Aris Arif Mundayat menuding negara membiarkan dan cenderung terlibat secar negatif mengenai terjadinya konflik agraria yang diala
NCW mengungkapkan hasil penyelidikan terkait karut marut relokasi lahan masyarakat Pulau Rempang adanya indikasi korupsi pada PSN Rempang Eco-City.
Kementerian PUPR menangani relokasi warga Pulau Rempang yang terusir proyek eco city itu. Begitu kata Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan pergeseran warga di Pulau Rempang dilakukan sukarela. Tujuannya ke Tanjung Banun.
Konflik di Pulau Rempang, Kepulauan Riau masih belum tuntas. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tak mau kasus ini dibesar-besarkan.
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menepis tuduhan Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau yang menyebut ratusan kepala keluarga (KK) menolak relokasi dari Rempang
Pemerintah batal merelokasi warga Pulau Rempang. Tenggat waktu pengosongan lahan dari wilayah yang akan dibangun Rempang Eco City diperpanjang.
Presiden Jokowi meminta seteru konflik warga Pulau Rempang diselesaikan tanpa kekerasan dan melalui kekeluargaan.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeklaim seteru konflik warga Pulau Rempang, Batam direcoki pihak asing atau negara tetangga.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi mengeklaim takkan memaksa warga Pulau Rempang angkat kaki imbas proyek strategis nasional (PSN).
Konflik masyarakat adat Rempang versus negara dan investor masih terus berlanjut yang menyisakan daftar panjang korban pejuang lingkungan disertai kisah pilu.