bakabar.com, JAKARTA - Kementerian PUPR menangani relokasi warga Pulau Rempang yang terusir proyek eco city itu. Begitu kata Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
"Infrastruktur pergeseran ke kampung yang kita bangun itu dibiayai PUPR," ujarnya usai raker bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/10).
Hingga saat ini prose pembangunan masih dalam komunikasi. Antara Kementerian Investasi dan PUPR.
Baca Juga: Klaim Bahlil: Warga Rempang Pindah Sukarela
Meski begitu, Bahlil coba memberikan gambaran. Infrastruktur yang rencananya bakal ditanggung di antaranya; pembangunan jalan desa, sanitasi, sekolah dan puskesmas.
Selain itu, juga bakal dibangun pelabuhan. "Jadi kami buat bagus juga. Kami bangun masjidnya, bangun pesantrennya, kalau ada," ucap Bahlil
Mengingat sejauh ini proses inventarisasi juga masih terus berjalan. Menghitung siapa saja masyarakat yang terdampak dan berapa ganti ruginya.
Namun, Bahlil belum bisa mengungkapkan kapan dimulainya pembangunan kampung relokasi itu. "Lebih cepat lebih baik," imbuhnya.
Baca Juga: Luhut: Rempang Tak Usah Dibesar-Besarkan!
Di samping itu, untuk pembangunan hunian bagi masyarakat Rempang yang dipindahkan ke Pulau Tanjung Banon, rencananya bakal ditanggung oleh BP Batam.
"Ya yang saya tahu infrastuktur fasum-fasumnya oleh PUPR. Dan perumahan oleh BP Batam, nanti kami cek," pungkas Bahlil.
Penting untuk tahu. BP Batam akan menyediakan rumah dengan luas lahan 500 meter per segi. Tipe 45 seharga Rp120 juta dan dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara. Serta Rp1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan.
