bakabar.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah agar menunda dulu masuknya investasi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau sebelum ada kejelasan terkait penggunaan lahan untuk investor. Pemerintah diminta tidak melakukan tindakan apapun sebelum jelas semuanya.
"BP Batam belum mengatongi HPL (Hak Pengelolaan Lahan), Sehingga atas apa dasar melakukan relokasi jika tak punya HPL, kami minta Pemerintah untuk tidak melaksanakan apapun sebelum clean and clear," ujar Ketua Tim Kasus Pulau Rempang MUI Muhammad Cholil Nafis dalam diskusi tentang Penyelesaian Kasus Pulau Rempang, yang diikuti di Jakarta, Jumat (6/10) malam.
Baca Juga: Klaim Bahlil: Warga Rempang Pindah Sukarela
Cholil juga meminta seluruh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih mengedapankan dialog dengan warga dan tidak melakukan tindakan represif terhadap warga Pulau Rempang.
"Warga direlokasi asalkan tetap menghormati kedaulatan masyarakat, pemerintah perlu dialog dengan warga dari hati ke hati, sehingga bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.
Lanjut, Cholil, pemerintah harusnya memposisikan masyarakat setara dengan pengusaha. Tidak boleh berpihak kepada investor. Hak-hak dan keinginan masyarakata harus diakomodir.
"Model pembangunan di Rempang ini harus diubah, harus ada kesetaraan pemerintah pengusaha dan masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: BP Batam Tepis Tuduhan Ombudsman 300 Keluarga Tolak Relokasi Rempang
Di satu sisi, Cholil menegaskan, bahwa MUI tidak anti terhadap investasi. MUI justru mendukung segala macam upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi negara, termasuk di antaranya investasi.
Namun, seyogyanya harus ada keberpihakan terhadap masyarakat. Masyarakat Rempang harus dilibatkan dan tidak dipaksakan untuk hengkang dari tanah mereka.
Ia pun mencontohkan pemerintah Cina dalam melibatkan rakyatnya dalam hal masuknya investasi.
"Contoh di Cina, pemerintah membeli aset rakyatnya. Contoh bangun tol, rakyat punya andil dan aset disitu. Jadi masyarakat juga terlibat dan punya saham, dan tidak kehilangan mata pencaharian," ujarnya.
"Rempang harus dijadikan media pemerintah, terkait keberpihakan pemerintah kepada masyarakat," tutupnya.
