bakabar.com, BANJARMASIN – Anggota DPRD Kalimantan Selatan dari Fraksi PKB yang juga duduk di Komisi II, Suripno Sumas, menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait pendirian Koperasi Merah Putih.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun koperasi merupakan usaha ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang, trauma terhadap pengalaman masa lalu masih membayangi.
"Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diskusi, mereka berasumsi koperasi ini akan bernasib sama seperti sebelumnya. Masih ada trauma terhadap kondisi-kondisi lama, dan itu membuat mereka khawatir koperasi tidak bisa dijalankan secara maksimal," kata Suripno.
Namun, ia menegaskan bahwa koperasi yang kini dibangun berbeda dari masa lalu. Kali ini, menurutnya, pemerintah hadir dan terlibat langsung.
"Koperasi yang sekarang dibangun bukan semata hasil inisiatif individu atau kelompok masyarakat, tapi merupakan program resmi pemerintah pusat, yang juga didukung oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota," tegasnya.
Suripno menjelaskan bahwa dengan adanya peran dan dukungan pemerintah, koperasi tersebut tidak hanya akan lebih kuat secara kelembagaan, tapi juga lebih terarah dalam mendukung kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
"Ini koperasi yang dibina langsung oleh pemerintah. Jadi bukan koperasi yang dilepas begitu saja. Campur tangan negara akan menjadi jaminan keberlanjutan dan keberhasilannya," pungkasnya.
