konflik agraria

Pusaran Konflik Agraria di Pulau Rempang: Perlunya Ekonomi Alternatif

Pendiri Asah Kritis Indonesia, Aris Arif Mundayat menuding negara membiarkan dan cenderung terlibat secar negatif mengenai terjadinya konflik agraria yang diala

Featured-Image
Sejumlah warga terlibat aksi saling dorong saat berunjuk rasa terkait rencana pengembangan Pulau Rempang dan Galang menjadi kawasan ekonomi baru di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (23/8/2023). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/Spt.

bakabar.com, JAKARTA – Pendiri Asah Kritis Indonesia, Aris Arif Mundayat menuding negara membiarkan dan cenderung terlibat secara negatif mengenai terjadinya konflik agraria yang dialami oleh warga di Pulau Rempang.

Ia meminta agar pemerintah perlu menghitung ulang proyek investasi tersebut. Perhitungan yang dimaksud salah satunya dengan melibatkan partisipasi warga dalam menerima besaran deviden dari proyek yang dibangun dengan tanpa menggusur.

“Menjadi sangat nyata terjadi pemihakan negara ke kekuatan oligarki ekonomi,” katanya kepada bakabar.com, Jumat (6/10).

Baca Juga: Relokasi Warga Rempang Ditanggung PUPR

Baca Juga: Klaim Bahlil: Warga Rempang Pindah Sukarela

Bentuk deviden yang diberikan tersebut dapat berupa deviden ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Bila langkah tersebut dilakukan, maka tidak ada alasan untuk memusuhi investor. Karena itu, negara perlu memfasilitasi pemberian deviden kepada warga Rempang.

Adapun deviden yang diberikan merupakan deviden yang bersifat produktif dan berkelanjutan yakni deviden aset yang dikelola investor agar tidak dimonopoli. Hal tersebut perlu dilakukan dengan kegotong-royongan dengan melibatkan negara, investor dan warga.

Aris mengkhawatirkan bila warga Rempang kalah karena minim partisipasi, mereka akan berpotensi menjadi marketizen yang terlempar menjadi masyarakat rentan di tanah kelahirannya.

“Kita perlu sistem ekonomi gotong royong,” jelasnya.

Baca Juga: Luhut: Rempang Tak Usah Dibesar-Besarkan!

Baca Juga: Atasi Polemik Rempang, Luhut Tak Mau Buru-Buru

Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didin S. Damanhuri mengungkapkan gagasan Nusantaranomics perlu dipikirkan ulang untuk diterapkan di Pulau Rempang. Termasuk di antaranya di seluruh wilayah di Indonesia.

Gagasan Nusantaranomics menurutnya terbukti menciptakan ketangguhan ekonomi lokal. Ini disebabkan ekonomi lokal yang sudah terbentuk tersebut terjalin erat dengan agama dan nilai tradisi warga setempat.

“Selama ini sudah terbukti secara riset mereka itu tangguh dan punya daya tahan itu Nusantaranomics,” terangnya..

Editor


Komentar
Banner
Banner