Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Mahfud MD dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar kompak ingin membentuk badan khusus langsung di bawah presi
Sudah lebih dari sebulan, tragedi Seruyan yang menewaskan Gijik (35) warga Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah belum menemukan titik terang.
Juru Kampanye Pantau Gambut, Salsabila Khairunisa mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan yang terlibat konflik agraria dengan masyarakat adat di Seruyan
Dalam dekade terakhir, konflik agraria semakin parah. Dalam catatan KPA, selama Pemerintahan Joko Widodo 2015-2022, sedikitnya 2.710 konflik agraria.
Konflik agraria yang terjadi di Desa Bangkal, Seruyan-Kalteng, akibat beroperasinya PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) berujung pada tewasnya warga.
Konflik Agraria di Desa Bangkal yang menimbulkan korban jiwa, menunjukkan pemerintah termasuk aparat penegak hukum menerapkan pola-pola lama.
Aksi protes yang dilakukan warga Seruyan bukanlah tanpa dasar, apalagi distigmatisasi sebagai aksi kriminal yang harus dihadapkan dengan aparat kepolisian.
Konflik agraria akibat ekspansi bisnis perkebunan sawit kembali memakan korban. Pendekatan represif di wilayah konflik agraria kembali dipertontonkan aparat.
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri untuk menyusun panduan dalam menangani konflik agraria agar tragedi Seruyan, Kalimantan Tengah tak terulang.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menyelidiki insiden polisi yang menembak mati warga Seruyan, Kalimantan Tengah.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menyelidiki insiden polisi yang menembak mati warga Seruyan, Kalimantan Tengah.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Mahfud MD dan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar kompak ingin membentuk badan khusus langsung di bawah presi
Sudah lebih dari sebulan, tragedi Seruyan yang menewaskan Gijik (35) warga Desa Bangkal, Seruyan, Kalimantan Tengah belum menemukan titik terang.
Juru Kampanye Pantau Gambut, Salsabila Khairunisa mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan yang terlibat konflik agraria dengan masyarakat adat di Seruyan
Dalam dekade terakhir, konflik agraria semakin parah. Dalam catatan KPA, selama Pemerintahan Joko Widodo 2015-2022, sedikitnya 2.710 konflik agraria.
Konflik agraria yang terjadi di Desa Bangkal, Seruyan-Kalteng, akibat beroperasinya PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) berujung pada tewasnya warga.
Konflik Agraria di Desa Bangkal yang menimbulkan korban jiwa, menunjukkan pemerintah termasuk aparat penegak hukum menerapkan pola-pola lama.
Aksi protes yang dilakukan warga Seruyan bukanlah tanpa dasar, apalagi distigmatisasi sebagai aksi kriminal yang harus dihadapkan dengan aparat kepolisian.
Konflik agraria akibat ekspansi bisnis perkebunan sawit kembali memakan korban. Pendekatan represif di wilayah konflik agraria kembali dipertontonkan aparat.
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polri untuk menyusun panduan dalam menangani konflik agraria agar tragedi Seruyan, Kalimantan Tengah tak terulang.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera menyelidiki insiden polisi yang menembak mati warga Seruyan, Kalimantan Tengah.
