bakabar.com, JAKARTA - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengeklaim seteru konflik warga Pulau Rempang, Batam direcoki pihak asing atau negara tetangga.
Maka bentrokan tak terhindarkan akibat warga menolak untuk direlokasi lantaran pencanangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.
"Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main tapi yakinlah bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tau kok siapa yang dari luar negeri," ujar Bahlil.
Baca Juga: Walkot Batam Klaim Tak Paksa Warga Pulau Rempang Angkat Kaki!
Ia menerangkan bahwa dugaan keterlibatan pihak asing disinyalir muncul karena setiap Kepulauan Riau mendapatkan proyek investasi besar selalu ada pihak yang menghalangi.
"Setiap Kepri (Kepulauan Riau) itu mau maju, setiap ada investasi besar selalu saja ada yang menghalangi," kata Bahlil.
Baca Juga: PSN Rempang Eco City, Masyarakat Sipil: Strategis untuk Siapa?
Meskipun enggan menyebutkan pihak asing yang terlibat dalam konflik Rempang, tetapi dia menyinggung bahwa negara yang dimaksud adalah negara tetangga.
"Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan," ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan di mana sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.
Baca Juga: Polisi Tangkap Provokator Hasut Kekerasan di Aksi 'Bela Rempang'
"Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin untuk negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka," ujarnya lagi.
Dalam rapat terbatas pada Senin pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.
"Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan," pungkasnya.
