PENGKHIANATANmenjadi buah bibir masyarakat yang hangat belakangan ini. Namun hanya berkutat dengan khianatnya komitmen politik Anies Baswedan terhadap Partai Demokrat.
Tapi pengkhianatan hanya untuk mereka para elite politik, bukan untuk rakyat.
Kemelut riuh rendah dagelan hingga akrobatik politik relatif menyita perhatian masyarakat. Terlebih Partai Demokrat terkesan menjadi korban pengkhianatan bakal calon presiden Anies Baswedan.
Baca Juga: [OPINI] Memaafkan Presiden Joko Widodo (1)
Apakah pengkhianatan itu salah dan melanggar moral? Tentu ya. Tetapi apakah pengkhianatan Anies berdampak pada masyarakat luas? Belum tentu.
Biarkan saja pengkhianatan Anies tetap menjadi catatan kelam praktik politik yang picisan di lanskap politik tanah air.
Kita perlu mempelajari upaya Partai Demokrat yang bersikap terhadap pengkhianatan Anies. Mereka membongkar seluruh akrobatik Anies dan Surya Paloh sehingga figur Cak Imin merangsek masuk dan mencatatkan namanya sebagai cawapres pendamping Anies.
Baca Juga: OPINI: Memaafkan Presiden Joko Widodo (2)
Demokrat berjibaku meminta keadilan secara tersirat. Menagih janji Anies yang kadung meminta AHY untuk menjadi cawapres. Meskipun Demokrat juga dianggap hanya mementingkan kursi cawapres, bukan kepentingan bangsa.
Sekali lagi itu bukan urusan rakyat. Itu urusan elite yang saling menikam dalam akrobatik politik yang picisan.
Banyak pihak yang mengaitkan akrobatiknya deklarasi Anies-Imin dengan pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi beberapa hari lalu. Politik itu tentang simbol, makna, dan sinyal yang mengemuka di ruang publik.
Baca Juga: OPINI: Memaafkan Presiden Joko Widodo (3)
Mensesneg Pratikno sudah membantah. Namun bantahan Pratikno justru mengisyaratkan bahwa dimungkinkan campur tangan Jokowi dalam deklarasi Anies-Imin. Sebab jika Jokowi tak tahu, bahkan tak ikut campur, mengapa Istana begitu berkeringat untuk melakukan klarifikasi?
Akrobatik politik yang berbau pengkhianatan akan mereda seiring dengan proses kandidasi capres-cawapres yang terus berjalan.
Maka Pengkhianaan Anies biarlah menjadi pelajaran bagi para kandidat agar tak terlalu menyertakan rasa dalam proses politik, tetapi mestinya nilai dan rasionalisasi.
Baca Juga: OPINI: Memaafkan Presiden Joko Widodo (4)
Masyarakat justru menangkap isyarat dan makna pengkhianatan itu tak hanya pada Anies. Sebab Anies bukan siapa-siapa, bukan juga presiden. Dia baru menjadi bakal calon. Tak ada yang menjamin Anies menjadi capres bahkan presiden.
Rakyat hidup dalam diskursus pengkhianatan Anies, namun tersungging dengan komitmen politik Jokowi sebagai presiden. Sebab presiden Jokowi yang mestinya ditagih dan dicap berkhianat tatkala masyarakat masih menikmati ketidakadilan dan minimnya kesejahteraan.
Jangan jauh-jauh ke daerah pelosok, maupun pulau terluar atau terdepan. Dalam radius 1 atau 2 kilometer dari Istana Kepresidenan Jakarta, masih adakah yang terhimpit ekonominya? Masih adakah yang merasakan kelaparan. Pasti ada.
Artinya keadilan dan kesejahteraan belum menjadi kue kegemaran masyarakat yang dihasilkan dari kepemimpinan Jokowi.
Mengapa kita cenderung ragu dan permisif untuk melabeli Jokowi sebagai pengkhianat? Padahal Jokowi dengan sadar dan melalui pertimbangan yang matang mencalonkan diri sebagai presiden.
Baca Juga: OPINI: Memaafkan Presiden Joko Widodo (5)
Mestinya Jokowi mampu menjawab semua keresahan dan masalah yang dihadapi masyarakat. Bumbu-bumbu janji Jokowi selama 2 periode masih menyisakan deru derita di tengah masyarakat.
Kilau kepemimpinan yang mungkin membuat Jokowi terlena. Padahal rakyat belum menuai keindahan hasil kepemimpinan yang berkeadilan.
Baca Juga: OPINI: Memaafkan Presiden Joko Widodo (6)
Belajar dari pengkhianatan Anies, Jokowi beruntung tak menjadi sasaran amuk masyarakat.
Rakyat masih menantikan keadilan dan kesejahteraan di sisa akhir masa jabatan, Jokowi dan pengkhianatan gagal berjodoh sehingga tak melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat.
Sebab pengkhianatan seorang pemimpin tak mampu lagi ditebus hanya dengan kata maaf, melainkan pertanggungjawaban dari jabatan yang diemban.- Safarian Shah Zulkarnaen
[Selanjutnya: Memaafkan Presiden Joko Widodo (8)]
