bakabar.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), serta pakar hukum tata negara menyatakan wilayah pesisir dan pulau kecil harus dilindungi dari aktivitas ekstraktif pertambangan seperti yang ditetapkan di Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).
Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto menilai, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) tidak memiliki legalitas pertambangan di pulau kecil Wawonii, Sulawesi Tenggara. Perusahaan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi syarat kerugian dalam Pasal 51 ayat 1 dari UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945," jelasnya, Rabu (6/12).
Wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil, kata Wihadi, memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan penyangga kedaulatan bangsa.
Baca Juga: Uji Materiil UU PWP3K, Warga Wawonii Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait
"Terkait dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU No. 27 Tahun 2007, perlu melihat norma pengaturan dalam UU a quo," jelasnya.
Senada, Guru Besar Ilmu Sosial Pedesaan IPB Rilus A. Kinseng menyampaikan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, marjinalisasi, penggusuran dan konflik sosial.
Tidak jarang sumber penghidupan mereka terganggu akibat berbagai kegiatan pembangunan, termasuk kegiatan yang bersifat ekstraktif seperti pertambangan. Oleh sebab itu, ujar Rilus, akses dan kontrol komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap SDA sangat perlu dijaga dan dilindungi.
"Contoh kegiatan pertambangan di pesisir ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, Tumpang Pitu Banyuwangi Jawa Timur dan Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Pembatalan kedua pasal (Pasal 23 dan Pasal 35 UU PWP3K) tersebut akan menciptakan praktik-praktik penggusuran dan penindasan warga komunitas lokal, termasuk masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pasal 35 huruf k harus tetap dipertahankan, tidak boleh dibatalkan," jelasnya.
Baca Juga: Laut Wawonii Keruh, KIARA: Lima Desa Terdampak Pertambangan Nikel
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Charles Simabura menegaskan, pasal 23 dan pasal 35 UU PWP3K secara tegas menyebutkan hal yang diprioritaskan dan kegiatan yang dilarang. Kedua hal itu harus dibaca sebagai satu kesatuan.
"Harus tegas saja jika pertambangan mineral dilarang, sehingga kata 'apabila' (dalam Pasal 35 huruf K UU PWP3K) juga harus dihapuskan. Untuk pertambangan di pulau-pulau kecil tegas menyatakan itu harus dilarang. Mahkamah bisa mempertegas larangan pertambangan di undang-undang ini (UU No. 27 Tahun 2007)," paparnya.
Merespons hal itu, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan JATAM Muhammad Jamil menjelaskan, MK tidak boleh kehilangan akal sehat saat berhadapan dengan korporasi tambang Harita Group, termasuk dalam memutus perkara ini.
Sebagai informasi, perusahaan tambang nikel PT Gema Kreasi Perdana menggugat pasal 35 huruf k UU PWP3K agar dapat terus menambang nikel di Pulau Wawonii.
Baca Juga: Jatam Ungkap Jejak Kejahatan Lingkungan Harita Group di Obi dan Wawonii
Karena gugatan itu, Idris warga Pulau Wawonii dan advokat yang mendampingi warga Wawonii, salah satunya TAPaK (Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil) merasa terancam dengan gugatan tersebut.
MK, ujar Jamil, harus bebas dari intervensi atau pesanan pihak manapun. Sebab, jika gugatan GKP tersebut dikabulkan, Indonesia memasuki masa kebrutalan ekstraktivisme.
"Menempatkan pulau kecil beserta seluruh kehidupan didalamnya sebagai wilayah penaklukan tambang ujungnya adalah penciptaan eco genosida masyarakat lokal dan adat Pulau kecil.” ujar Jamil yang sekaligus pengacara dari TAPaK.
Selain bertentangan dengan mandat konstitusi, gugatan PT GKP yang menginginkan wilayah pertambangan di Pulau Kecil, khususnya Wawonii, juga bertentangan dengan seruan dunia internasional yang sedang bergerak menyelamatkan pulau-pulau kecil dari ancaman kenaikan air laut akibat krisis iklim.
Baca Juga: Kado Akhir Tahun Warga Wawonii, Perda Nikel Konawe Dibatalkan!
Karena itu, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Parid Ridwanuddin menekankan, pulau kecil, termasuk masyarakat yang ada disana merupakan wilayah dan kelompok rentan yang akan terdampak krisis iklim.
"Pertambangan di pulau-pulau kecil akan menghancurkan kemampuan adaptasi masyarakat yang hidup di pulau kecil terhadap krisis iklim. Pasalnya, pertambangan akan menghancurkan daya dukung dan daya tampung ekologi, menghancurkan kemampuan adaptasi, serta memaksa masyarakatnya menjadi pengungsi iklim pada masa yang akan datang,” tutur Parid.
Secara internasional hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan terbebas dari berbagai bentuk krisis telah ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), khususnya pasal 25 dan prinsip 1 Deklarasi Stockholm (1972).
Parid menambahkan, jika pertambangan di pulau kecil tidak dihentikan, Indonesia menjadi pasar bencana ekologis dan bencana iklim bahkan ribuan pulau di Indonesia akan hilang pada masa yang akan datang.
Baca Juga: Masyarakat Obi Desak Pemerintah Tegas Kepada Grup Harita, Ada Apa?
Gugatan PT GKP merupakan upaya untuk melemahkan perlindungan lingkungan hidup dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan di pulau-pulau kecil.
"Untuk itu, persidangan ini harus kita kawal sampai gugatan PT GKP dikalahkan. Sebab, gugatan yang dilakukan oleh PT GKP ini akan menjadi ancaman bagi pulau kecil yang lain yang sedang mengalami hal serupa dengan Wawonii,” tegas Parid.
Pengampanye Trend Asia dan pengacara dari TAPaK Wildan Siregar mengeluhkan hal serupa. Korporasi, menurut Wildan, datang untuk menghabisi ruang hidup masyarakat tanpa jeda. Setelah masyarakat menderita atas kerusakan lingkungan, sementara korporasi pergi begitu saja dan mencari tempat lain untuk dieksploitasi.
"Menjaga pulau untuk tetap utuh artinya menjaga masyarakat dan ekosistem di dalamnya. Hakim Mahkamah Konstitusi harus berorientasi pada penyelamatan Pulau-pulau kecil bukan malah membuka pintu untuk eksplorasi," terangnya.
Baca Juga: Kerusakan Lingkungan Pulau Obi, Grup Harita: Sama Sekali Tidak Benar
Karena itu, Wildan berharap Mahkamah Konstitusi bisa melihat perlindungan masyarakat dan ekologi di pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman pertambangan secara komprehensif.
Pendapat serupa diutarakan Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati. Dia menekankan, MK harus memutus perkara ini seadil-adilnya untuk melindungi keberlanjutan masyarakat beserta ekosistem yang ada di pulau-pulau kecil.
"Pertambangan di pulau-pulau kecil seperti di Pulau Wawonii hanya bermanfaat kepada segelintir orang dan kerusakan sosial ekologi yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan," paparnya.
Pasalnya, lanjut Susan, akan ada 2,3 juta nelayan dan 3,9 juta perempuan nelayan yang jadi korban akibat kehilangan akses ke ruang hidup (darat) dan ruang kelola (laut) mereka.
Baca Juga: Harita Nickel IPO, Masyarakat Pulau Obi: Lahan Kami Dicuri
"Hal itu karena pertambangan di pulau kecil tidak hanya merusak daratnya saja, tetapi juga merusak laut." tegasnya.
Karena itu, TAPaK sebagai Pihak Terkait yang mewakili suara masyarakat Pulau Kecil Wawonii sangat mengharapkan kembalinya marwah MK sebagai Guardian of Constitution.
"MK harus menolak Pengujian Materiil Pasal 23 dan Pasal 35 untuk menjaga keberlanjutan 13.466 pulau kecil di Indonesia beserta masyarakat dan ekosistem yang ada didalamnya," tandas Susan.
