Buruh menilai kehadiran UU Cipta Kerja membuat terjadinya gelombang PHK. Bahkan, menyebabkan upah buruh tidak kunjung mengalami kenaikan.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan buruh dan pelaku UMKM di Gedung PGRI, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bek
Ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan patung kuda, Jakarta, Senin (2/10).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengungkapkan sebanyak 1.500 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi.
Ribuan massa aliansi serikat buruh melakukan aksi menuntut pembatalan dan pencabutan omnibus law Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Massa buruh sebelumnya dikabarkan sempat memblokade Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus) dan berencana melakukan aksi blokade hingga pukul 21.00 WIB.
Aksi buruh yang dilakukan membawa tiga tuntutan yakni omnibus law UU Cipta Kerja, menaikan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan mencabut UU Kesehatan.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Tiongkok Gao Yunlong untuk membahas kerja sama ekonomi.
Dalam aksi kali ini, ratusan buruh yang tergabung menuntut MK untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker Surya Lukita menyebutkan revisi UU Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu dirancang melindungi hak-hak para pekerja.
PKS dan Kaum buruh di Kalsel mengharapkan perbaikan regulasi terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi harapan utama para pekerja di momen Mayday.
Buruh menilai kehadiran UU Cipta Kerja membuat terjadinya gelombang PHK. Bahkan, menyebabkan upah buruh tidak kunjung mengalami kenaikan.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan buruh dan pelaku UMKM di Gedung PGRI, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bek
Ribuan massa buruh melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan patung kuda, Jakarta, Senin (2/10).
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin mengungkapkan sebanyak 1.500 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi demonstrasi.
Ribuan massa aliansi serikat buruh melakukan aksi menuntut pembatalan dan pencabutan omnibus law Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Massa buruh sebelumnya dikabarkan sempat memblokade Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus) dan berencana melakukan aksi blokade hingga pukul 21.00 WIB.
Aksi buruh yang dilakukan membawa tiga tuntutan yakni omnibus law UU Cipta Kerja, menaikan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan mencabut UU Kesehatan.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Tiongkok Gao Yunlong untuk membahas kerja sama ekonomi.
Dalam aksi kali ini, ratusan buruh yang tergabung menuntut MK untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker Surya Lukita menyebutkan revisi UU Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu dirancang melindungi hak-hak para pekerja.
PKS dan Kaum buruh di Kalsel mengharapkan perbaikan regulasi terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi harapan utama para pekerja di momen Mayday.
