Menkopolhukam Mahfud MD mengeklaim transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan masih dilakukan pengusutan dan tak berhenti.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti temuan Rp1 triliun
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai aparat penegak hukum tersandera kekuasaan elite partai politik sehingga lesu
PPATK mengendus adanya aliran dana mencurigakan yang mencapai Rp1 triliun yang diterima partai politik yang diduga dari kejahatan lingkungan.
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap ke penyidik Bareskr
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menantang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaudit hasil kejahatan lingkungan di Kalimantan.
Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin angkat bicara soal aliran dana Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan masuk ke partai politik (parpol).
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke sejumlah partai politik. 'Green financial crime
Anggota Komisi III DPR RI Santoso mewanti-wanti PPATK dalam menyampaikan informasi ke publik soal dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan terkait parpol.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) RI, Rahmat Bagja mengaku belum mengantongi temuan PPATK terkait Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke sejumlah partai politik.
Menkopolhukam Mahfud MD mengeklaim transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan masih dilakukan pengusutan dan tak berhenti.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti temuan Rp1 triliun
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai aparat penegak hukum tersandera kekuasaan elite partai politik sehingga lesu
PPATK mengendus adanya aliran dana mencurigakan yang mencapai Rp1 triliun yang diterima partai politik yang diduga dari kejahatan lingkungan.
Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap ke penyidik Bareskr
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menantang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaudit hasil kejahatan lingkungan di Kalimantan.
Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin angkat bicara soal aliran dana Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan masuk ke partai politik (parpol).
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke sejumlah partai politik. 'Green financial crime
Anggota Komisi III DPR RI Santoso mewanti-wanti PPATK dalam menyampaikan informasi ke publik soal dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan terkait parpol.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) RI, Rahmat Bagja mengaku belum mengantongi temuan PPATK terkait Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir
