bakabar.com, JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke sejumlah partai politik atau parpol.
PPATK berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan atau green financial crime setelah meyakini bahwa tak satupun peserta pemilu bersih dari kejahatan.
Baca Juga: PPATK Temukan Rp1 Triliun Hasil Kejahatan Mengalir ke Parpol
Sebanyak tujuh daerah masuk dalam daftar hitam PPATK. Tujuh daerah tersebut disinyalir berisiko tinggi dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai modal kampanye untuk kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
Anehnya, tak ada nama Kalimantan Selatan ataupun Kalimantan Timur. Padahal, dua daerah tersebut dikenal sebagai daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
Baca Juga: DPR Wanti-wanti PPATK Soal Aliran Hasil Kejahatan Rp1 Triliun ke Parpol
Tak masuknya nama Kaltim, bahkan Kalimantan mengundang kecurigaan tersendiri bagi para aktivis lingkungan hidup. Berkaca dari sejumlah kasus Pilkada di Kaltim, sejumlah paslon pernah terindikasi menerima aliran dana kampanye dari perusahaan cangkang yang pemiliknya tak dapat ditelusuri publik.
Di Kalsel pun demikian. Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono pun mendorong aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.
"Seharusnya segera dilakukan penegakan hukum kejahatan lingkungan dan sumber daya alamnya," jelas Kisworo kepada bakabar.com, Kamis (10/8).
Baca Juga: Bawaslu Belum Kantongi Temuan PPATK Rp1 Triliun Mengalir ke Parpol
Saat ini, Kis merasa publik sudah lebih tahu dari mana sumber dana partai politik berasal. "Sudah jadi rahasia umum bahwa akan lebih besar dan mudah sumbernya jika dana kampanye didapat dari bisnis industri ekstraktif, pertambangan, perkebunan dan kehutanan," jelas Kis.
Kis juga mendesak agar ada audit khusus terhadap praktik industri ekstraktif. "Di Kalsel, kita tahu siapa para pimpinan parpol dan calonnya," jelasnya.
Baca Juga: Warga HSS Kalsel Ramai-Ramai Jual Lahan, Batu Bara Membawa Sejahtera?
Lantas, faktor apa yang kiranya membuat nama Kalimantan hilang dari endusan PPATK terkait green financial crime?
Peneliti pusat studi antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah melihat Kaltim tak ubahnya ceruk. Sedang transaksinya di luar Kaltim. Menyerupai capital flight.
Baca Juga: Sosok Haji Pengepul Batu Bara Kalsel Disentil IPW, Berry: Modus 'Spanyol'
"Padahal Kalimantan ladang rampok mereka," jelas Castro, sapaan karibnya, dihubungi terpisah.
Menurutnya, aliran dana yang masuk ke parpol dari bisnis kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang serius.
Castro mendesak temuan PPATK tersebut segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jangan sampai menguap begitu saja.
Hanya ada dua kemungkinan jika aparat malah membisu terhadap temuan PPATK tersebut.
"Pertama kalah oleh elite politik, atau patut dicurigai jangan-jangan juga terlibat dalam kejahatan tersebut," jelasnya.
