Ketua PD Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (Hisfarma) Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasan Ismail menilai UU Kesehatan membawa perubahan positif yang signifikan
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengungkap alasan partainya menyatakan penolakan mengesahkan RUU Kesehatan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengungkap alasan partainya menyatakan penolakan mengesahkan RUU Kesehatan.
Indef mengkhawatirkan penghapusan wajib anggaran dalam RUU Kesehatan akan berdampak kepada target pembangunan Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan komentar terkait RUU Kesehatan yang mengundang pro dan kontra.
Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Uniska turut aktif dalam upaya advokasi penolakan aturan yang dinilai tidak memenuhi hak publik secara luas.
45 LSM mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
1 thn lalu
Sejumlah petani dan mahasiswa GMNI di Jember melakukan aksi menolak hari anti tembakau di Bundaran DPRD Jember.
Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak pasal zat adiktif pada RUU Kesehatan yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR.
Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. khususnya pada pasal 154 ayat (3) yang menyamakan tembakau dengan zat adikti
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Pamekasan, Madura menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan akan berdampak buruk
DPR RI resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU pada Selasa (11/7) lalu.
Ketua PD Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (Hisfarma) Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasan Ismail menilai UU Kesehatan membawa perubahan positif yang signifikan
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengungkap alasan partainya menyatakan penolakan mengesahkan RUU Kesehatan.
Indef mengkhawatirkan penghapusan wajib anggaran dalam RUU Kesehatan akan berdampak kepada target pembangunan Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan komentar terkait RUU Kesehatan yang mengundang pro dan kontra.
Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Uniska turut aktif dalam upaya advokasi penolakan aturan yang dinilai tidak memenuhi hak publik secara luas.
45 LSM mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
Sejumlah petani dan mahasiswa GMNI di Jember melakukan aksi menolak hari anti tembakau di Bundaran DPRD Jember.
Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak pasal zat adiktif pada RUU Kesehatan yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR.
Bupati Temanggung M. Al Khadziq mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. khususnya pada pasal 154 ayat (3) yang menyamakan tembakau dengan zat adikti
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Pamekasan, Madura menyampaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan akan berdampak buruk
