1 thn lalu
DPR RI resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU pada Selasa (11/7) lalu.
Pengesahan UU Kesehatan membawa polemik. Tak semua fraksi setuju dengan UU yang terdiri dari 20 bab dan 478 pasal ini.
Menkes Budi Gunadi Sadikin pastikan akses kesehatan yang mudah dan tangguh hadapi bencana.
Ketua PD Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (Hisfarma) Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasan Ismail menilai UU Kesehatan membawa perubahan positif yang signifikan
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengungkap alasan partainya menyatakan penolakan mengesahkan RUU Kesehatan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengungkap alasan partainya menyatakan penolakan mengesahkan RUU Kesehatan.
Setelah perdebatan panjang, DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).
Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan komentar terkait RUU Kesehatan yang mengundang pro dan kontra.
Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Uniska turut aktif dalam upaya advokasi penolakan aturan yang dinilai tidak memenuhi hak publik secara luas.
45 LSM mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
1 thn lalu
Sejumlah petani dan mahasiswa GMNI di Jember melakukan aksi menolak hari anti tembakau di Bundaran DPRD Jember.
Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak pasal zat adiktif pada RUU Kesehatan yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR.
DPR RI resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU pada Selasa (11/7) lalu.
Pengesahan UU Kesehatan membawa polemik. Tak semua fraksi setuju dengan UU yang terdiri dari 20 bab dan 478 pasal ini.
Menkes Budi Gunadi Sadikin pastikan akses kesehatan yang mudah dan tangguh hadapi bencana.
Ketua PD Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (Hisfarma) Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasan Ismail menilai UU Kesehatan membawa perubahan positif yang signifikan
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengungkap alasan partainya menyatakan penolakan mengesahkan RUU Kesehatan.
Setelah perdebatan panjang, DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).
Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan komentar terkait RUU Kesehatan yang mengundang pro dan kontra.
Magister Ilmu Komunikasi (Mikom) Uniska turut aktif dalam upaya advokasi penolakan aturan yang dinilai tidak memenuhi hak publik secara luas.
45 LSM mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan. Mereka tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
Sejumlah petani dan mahasiswa GMNI di Jember melakukan aksi menolak hari anti tembakau di Bundaran DPRD Jember.
Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) menolak pasal zat adiktif pada RUU Kesehatan yang tengah digodok oleh pemerintah dan DPR.
