DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-58 Masa Sidang III Tahun Persidangan 2025 dengan agenda persetujuan bersama enam Rancangan Peraturan Daerah
Aliansi Masyarakat dan Masyarakat Adat Kabupaten Barito Utara (Barut) mendesak pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk segera membentuk regulasi hukum yang me
Aliasnsi Meratus menyambangi Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Jumat (15/8). Di sana, mereka melakukan aksi damai dengan menolak pembentukan Taman Nasional
Komisi IV DPRD Kalsel menerima audiensi Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak, Jumat (5/4).
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dinilai memiliki integritas penegakan hukum untuk melindungi masyarakat adat.
Mahfud akan fokus untuk melindungi hak warga adat atas tanah ulayat mereka karena menjadi bagian dari warisan leluhur.
Pasca peluncuran Nusantara Fund pada 8 Mei 2023, pelaksanaan proyek percontohan pendanaan langsung segera dimulai di 30 wilayah di Indonesia.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menolak rencana perdagangan karbon di Hulu Sungai Tengah (HST).
Ada kejanggalan yang harus dibongkar pada proses hukum Alen Baikole dan Samuel Gabe.
Isu pendidikan, hukum politik, ekologi hingga masyarakat adat pada daerah penyangga IKN menggema dalam konferensi studi regional PMKRI Regio VIII Kalimantan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono turut mendukung perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kukar.
Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) menggugat DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
DPRD Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna ke-58 Masa Sidang III Tahun Persidangan 2025 dengan agenda persetujuan bersama enam Rancangan Peraturan Daerah
Aliansi Masyarakat dan Masyarakat Adat Kabupaten Barito Utara (Barut) mendesak pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk segera membentuk regulasi hukum yang me
Aliasnsi Meratus menyambangi Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Jumat (15/8). Di sana, mereka melakukan aksi damai dengan menolak pembentukan Taman Nasional
Komisi IV DPRD Kalsel menerima audiensi Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak, Jumat (5/4).
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dinilai memiliki integritas penegakan hukum untuk melindungi masyarakat adat.
Mahfud akan fokus untuk melindungi hak warga adat atas tanah ulayat mereka karena menjadi bagian dari warisan leluhur.
Pasca peluncuran Nusantara Fund pada 8 Mei 2023, pelaksanaan proyek percontohan pendanaan langsung segera dimulai di 30 wilayah di Indonesia.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menolak rencana perdagangan karbon di Hulu Sungai Tengah (HST).
Ada kejanggalan yang harus dibongkar pada proses hukum Alen Baikole dan Samuel Gabe.
Isu pendidikan, hukum politik, ekologi hingga masyarakat adat pada daerah penyangga IKN menggema dalam konferensi studi regional PMKRI Regio VIII Kalimantan.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono turut mendukung perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kukar.
Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) menggugat DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
