bakabar.com, JAKARTA - Pencaplokan lahan masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia untuk berbagai kepentingan bisnis kerap terjadi. Hal ini menimbulkan gesekan yang kuat antara masyarakat, perusahaan bahkan aparat negara.
Berkenaan dengan itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md berjanji akan memperjuangkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan adat di Indonesia.
"Hukum adat itu kan tak tertulis. Tetapi terlukis. Sehingga rentan terjadi pencaplokan lahan. Kita akan segera merumuskan UU Masyarakat Hukum Adat. Kalau Tuhan menakdirkan, akan jadi prioritas Prolegnas Pemerintah," kata Mahfud berkiunjung ke Kota Padang, Senin (18/12).
Baca Juga: Pesan Megawati untuk Ganjar-Mahfud: Bicara dengan Mata Hati!
Mahfud mengungkapkan masalah tanah ulayat menjadi prioritas, karena masalah perlindungan terhadap ulayat dan adat tidak hanya terjadi di Sumatera Barat, namun juga terjadi di berbagai wilayah.
"Masalah perlindungan terhadap hak adat dan tanah ulayat. Bukan hanya di Padang, Sumbar, tapi di daerah lain banyak. Diambil oleh pengembang. Kita belum ada peraturan pemerintah tentang hak-hak adat," tuturnya.
Mahfud juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan perbedaan. Hal itu akan menguatkan rasa kebersamaan sebagai anak bangsa.
"Semua keyakinan di Indonesia itu dilindungi. Ini yang harus dipelihara. Siapapun yang terpilih, harus menjaga kebhinnekaan dan memelihara kerukunan," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Korupsi Hambat Indonesia Emas 2045
Sejumlah perwakilan masyarakat adat ingin Mahfud mengawal perlindungan hak-hak ulayat dan adat karenamenjadi bagian dari penghormatan kepada suku-suku di Indonesia.
Selain itu, Menkopolhukam ini diminta mengawal sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumbar, sebagai bukti bahwa Pemerintahan menghargai Sumbar. Sebab, kata mereka, tak ada Sumbar, maka tak ada Indonesia.
"Kalau sudah terpilih, jangan lupakan Sumatra Barat ya pak Mahfud," tutur salah satu perwakilan dari tokoh masyarakat Tionghoa.
Baca Juga: Bersama Ganjar, Mahfud Bakal Jadi Peluru tak Terkendali Berantas KKN
Pada kesempatan yang sama tokoh masyarakat Mentawai, Pendeta Firman Simanjutak juga menyampaikan pesan serupa yakni perlindungan dan pembangunan masyarakat adat.
Sedangkan tokoh masyarakat, Nahdlatul Ulama, dan perwakilan kelompok lainnya mendoakan Mahfud Md terpilih sebagai Cawapres agar bisa mengawal dan menjaga kebhinnekaan.
Mahfud berjanji tidak akan melupakan pesan dari Tanah Minang karena ia memiliki kedekatan emosional dengan mereka. Ia menghabiskan 20 tahun mengajar di Universitas Andalas. Bahkan ia diberi kehormatan oleh warga Magek, Minangkabau.
