Buruh menilai kehadiran UU Cipta Kerja membuat terjadinya gelombang PHK. Bahkan, menyebabkan upah buruh tidak kunjung mengalami kenaikan.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan buruh dan pelaku UMKM di Gedung PGRI, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bek
Massa buruh sebelumnya dikabarkan sempat memblokade Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus) dan berencana melakukan aksi blokade hingga pukul 21.00 WIB.
Aksi buruh yang dilakukan membawa tiga tuntutan yakni omnibus law UU Cipta Kerja, menaikan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan mencabut UU Kesehatan.
Dalam aksi kali ini, ratusan buruh yang tergabung menuntut MK untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker Surya Lukita menyebutkan revisi UU Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu dirancang melindungi hak-hak para pekerja.
PKS dan Kaum buruh di Kalsel mengharapkan perbaikan regulasi terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi harapan utama para pekerja di momen Mayday.
Partai buruh siap melakukan aksi May Day. Mereka masih setia mengusung 6 tuntutan yang sama. Salah satunya mencabut UU Cipta Kerja.
Ratusan mahasiswa se-Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangi kantor DPRD Kalsel pada Kamis (6/4/2023).
Ratusan mahasiswa se-Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (6/3/2023).
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi Tolak UU Cipta Kerja di DPR besok, Kamis (29/3).
Berbagai elemen masyarakat mendatangi gedung DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah (Perpu) Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja.
Buruh menilai kehadiran UU Cipta Kerja membuat terjadinya gelombang PHK. Bahkan, menyebabkan upah buruh tidak kunjung mengalami kenaikan.
Calon Presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo melakukan konsolidasi dengan buruh dan pelaku UMKM di Gedung PGRI, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bek
Massa buruh sebelumnya dikabarkan sempat memblokade Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus) dan berencana melakukan aksi blokade hingga pukul 21.00 WIB.
Aksi buruh yang dilakukan membawa tiga tuntutan yakni omnibus law UU Cipta Kerja, menaikan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan mencabut UU Kesehatan.
Dalam aksi kali ini, ratusan buruh yang tergabung menuntut MK untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker Surya Lukita menyebutkan revisi UU Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu dirancang melindungi hak-hak para pekerja.
PKS dan Kaum buruh di Kalsel mengharapkan perbaikan regulasi terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi harapan utama para pekerja di momen Mayday.
Partai buruh siap melakukan aksi May Day. Mereka masih setia mengusung 6 tuntutan yang sama. Salah satunya mencabut UU Cipta Kerja.
Ratusan mahasiswa se-Kalimantan Selatan (Kalsel) mendatangi kantor DPRD Kalsel pada Kamis (6/4/2023).
Ratusan mahasiswa se-Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (6/3/2023).
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi Tolak UU Cipta Kerja di DPR besok, Kamis (29/3).
Berbagai elemen masyarakat mendatangi gedung DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah (Perpu) Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja.
