Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menunjuk tiga nama sebagai hakim anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen, Rabu (20/12)
Pasca pemecatan Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memilih ketua baru. Agendanya, Kamis (9/11) sore.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra membantah lembaganya sengaja menunda ketok palu terkait putusan sistem Pemilu 2024.
Setelah melalui tiga kali pemilihan, Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkaham Konstitusi (MK) periode 2023-2028.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempercayakan nasib sistem pemilu 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Pemilu yang diajukan Perludem dalam Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022.
apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor…
apahabar.com, BANJARMASIN – Penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Banjarmasin terancam tertunda. Meski…
apahabar.com, KOTABARU – Gugatan sengketa hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Kotabaru resmi diajukan pasangan calon Burhanudin-Bahrudin (2BHD)…
apahabar.com, BANJARMASIN – Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) diprediksi bakal berakhir di Mahkamah…
apahabar.com, JAKARTA – Revisi Undang-Undang (UU) Mahkamah Konstitusi dinilai cacat formal. Ada tujuh peneliti dan dosen…
apahabar.com, BANJARMASIN – Imbauan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden-wakil presiden…
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menunjuk tiga nama sebagai hakim anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) permanen, Rabu (20/12)
Pasca pemecatan Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memilih ketua baru. Agendanya, Kamis (9/11) sore.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra membantah lembaganya sengaja menunda ketok palu terkait putusan sistem Pemilu 2024.
Setelah melalui tiga kali pemilihan, Anwar Usman kembali terpilih menjadi Ketua Mahkaham Konstitusi (MK) periode 2023-2028.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempercayakan nasib sistem pemilu 2024 kepada Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Pemilu yang diajukan Perludem dalam Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022.
apahabar.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor…
apahabar.com, BANJARMASIN – Penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Banjarmasin terancam tertunda. Meski…
apahabar.com, KOTABARU – Gugatan sengketa hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Kotabaru resmi diajukan pasangan calon Burhanudin-Bahrudin (2BHD)…
apahabar.com, BANJARMASIN – Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) diprediksi bakal berakhir di Mahkamah…
apahabar.com, BANJARMASIN – Imbauan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden-wakil presiden…
