bakabar.com, JAKARTA - Ulah penambang batu bara ilegal membuat resah warga di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pantai Bunati yang dulunya terkenal asri, kini rusak luluh lantak dijamah penambangan batu bara.
Teranyar, kerusakan pantai wisata Bunati akhirnya sampai ke Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Bagaimana reaksinya? Agus terkesan irit bicara.
Jenderal bintang tiga tersebut menyerahkan sepenuhnya temuan praktik penambangan ilegal di Bunati ke Polda Kalimantan Selatan.
"Ke kapoldanya ya," singkat Agus saat dihubungi bakabar.com, Rabu (10/5).
Baca Juga: Keberadaan Ismail Bolong Jadi Misteri, Kapolri Tersandera?
Baca Juga: Penambang Ilegal Koyak Pantai Bunati Tanbu, Menteri Sandiaga: Tindak!
bakabar.com sudah menghubungi Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi melalui pesan singkat seluler. Namun sampai berita ini diturunkan, tak ada respons dari Andi Rian.
Setahun terakhir, aktivitas penambangan liar terus merambah Pantai Bunati. Ratusan penambang ilegal dengan peralatan lengkap dan pelbagai alat berat datang mengeruk emas hitam dari kawasan dekat pantai hingga merangsek ke garis pantai Bunati.
Baca Juga: Geramnya Kapolda Kalsel Garong Tambang Beraksi Lagi di TKP Pembunuhan Jurkani
Baca Juga: Penambang Ilegal Koyak Pantai Bunati Tanbu, Menteri Sandiaga: Tindak!
Para penambang ilegal tersebut bahkan berani merusak garis polisi yang dipasang tim Bareskrim Mabes Polri.
Dalam sehari, bisa 30 truk bolak-balik keluar pantai mengangkut batu bara. Lalu lalang pengapalan batu bara yang diambil dari PT Anzawara pun seakan dibiarkan begitu saja. Kala malam hari, kawasan pantai Bunati tak ubahnya pasar malam.
Tak hanya Agus, ulah penambang ilegal mengoyak-ngoyak Pantai Bunati juga sampai ke telinga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Sandi lantas meminta kepolisian bertindak tegas.
"Intinya harus ada tindakan tegas bagi para pelaku penambangan di wilayah Pantai Bunati di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," kata Sandiaga Uno saat ditemui di Tangerang Selatan, Minggu (7/5).
Baca Juga: Garong Tambang Muncul Lagi di Bunati TKP Jurkani, Ada Beking?
Menurut dia, semua tempat pariwisata harus berkualitas dan berkelanjutan. Bebas dari aktifitas penambangan yang merusak lingkungan hidup. Sekalipun ada, harus dalam koridor green mining atau berwawasan lingkungan.
"Kami harus memastikan kelestarian lingkungan tetap berjalan, dan hentikan aktivitas penambangan yang merusak," tambah dia.
Dugaan Beking
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap para penambang batu bara di Bunati.
Menurutnya, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, tidak serius memberantas tambang ilegal yang nyata-nyatanya sudah merusak lingkungan hidup.
"Pelaku dan alat bukti sudah ada, alat berat ada, jelas terlihat, tapi sampai sekarang tidak ada keseriusan kapolres, kapolda Kalsel dan kapolri," ujar Cak Kis, sapaannya, saat ditemui bakabar.com di kantor Walhi Nasional, Jakarta, Rabu (10/5).
Baca Juga: Usai Menteri, Giliran Walhi Soroti Bopengnya Pantai Bunati Tanah Bumbu
Seharusnya skandal pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo menjadi pendorong bagi institusi kepolisian untuk lebih menegakan hukum. Salah satunya, sambung dia, memberantas habis penambang ilegal.
Aktivitas penambangan ilegal jelas melanggar hukum dan menimbulkan bencana ekologis. Seorang advokat bernama Jurkani juga meregang nyawa saat berupaya mengusir para penambang ilegal di Bunati, medio Oktober 2021.
Kerusakan nyata lainnya adalah longsornya jalan Kilometer 171, Satui, Tanah Bumubu. Akses utama masyarakat Kalsel menuju Kaltim ataupun sebaliknya tersebut ambrol imbas aktivitas tambang ilegal.
Baca Juga: Garong Tambang Beroperasi Lagi di Bunati, Castro: Paradoks
"Harusnya momentum Sambo kemarin menjadi semangat kapolres, kapolda dan kapolri membersihkan institusi mereka dengan menegakkan hukum," ujar Kis.
“Negara kita negara hukum, NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Investor, yang melindungi investor,” sambungnya.
Cak Kis kemudian melihat indikasi keterlibatan polisi yang membekingi para penambang ilegal sehingga mereka leluasa mengeruk batu bara di Bunati.
"Kita liat, mereka bebas menambang, kalau enggak ada oknum polisi mem-backup mereka, enggak mungkin mereka berani beroperasi," ujar Cak Kis.
“Cukong, penadah dan oknum aparat yang terlibat seharusnya ditindak, dihukum,” tegasnya mengakhiri.
