bakabar.com, BANJARBARU - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Sadam Husein Naparin, menyebut fenomena kematian ribuan ikan di Sungai Barito beberapa waktu lalu bukan disebabkan pencemaran kimia, aktivitas perusahaan maupun perkebunan kelapa sawit.
Politisi dari Demokrasi Persatuan Perjuangan (DPP) itu menjelaskan, berdasarkan analisis lapangan serta mitigasi awal terhadap laporan kualitas air, ditemukan intrusi air dengan tingkat pH tinggi. Kondisi ini diduga dipicu oleh kiriman air rob dari wilayah hulu Sungai Barito.
Namun pernyataan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq, menilai kualitas air Sungai Barito sudah berada dalam kondisi yang kian mengkhawatirkan.
Terlebih respons kebijakan yang muncul masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Rafiq mendorong DPRD Kalsel untuk mengambil sikap lebih progresif dengan menginisiasi riset yang komprehensif dan berkelanjutan.
“Sungai Barito bukan sekadar aliran air, melainkan bagian dari lanskap ekologi besar yang terhubung langsung dengan ekosistem rawa dan kawasan hidrologis gambut,” ungkap Rafiq, Kamis (29/1).
Namun kerusakan ekosistem tersebut telah berlangsung lama dan bersifat lintas batas administratif, sehingga tidak bisa ditangani dengan pendekatan parsial. Berbagai variabel dinilai berpotensi mempercepat degradasi Sungai Barito.
Selain aktivitas lalu lintas tongkang batu bara dan ekspansi perkebunan kelapa sawit di hulu, Rafiq menyoroti ancaman pencemaran serius mikroplastik, tetapi kerap luput dari perhatian pemerintah daerah.
“Fakta lapangan menunjukkan ancaman ini bukan isapan jempol. Penelitian Ecoton 2022 di sejumlah titik di Banjarmasin menemukan rata-rata 53 partikel mikroplastik dalam lambung ikan di DAS Barito,” tukas Rafiq.
Bahkan dalam tubuh ikan lais, ditemukan hingga 135 partikel mikroplastik dalam satu ekor ikan.
Sementara Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel, Muhammad Jefry Raharja, menilai temuan tersebut seharusnya menjadi alarm keras untuk pemerintah daerah dan DPRD Kalsel.
Tanpa keseriusan pengendalian kualitas air berbasis riset ilmiah, Sungai Barito berisiko mengalami kerusakan lebih parah, sekaligus mengancam kesehatan masyarakat yang bergantung lepada sungai ini.
Walhi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan riset kualitas air Sungai Barito secara berkala, terukur, dan independen. Selanjutnya seluruh data hasil riset diminta dipublikasikan secara transparan dan mudah diakses oleh publik.
“Tanpa keterbukaan data dan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, penanganan krisis Sungai Barito dikhawatirkan hanya berhenti sampai wacana, sementara kualitas air terus menurun dan dampaknya semakin luas,” pungkas Jefry.
