bakabar.com, JAKARTA - Jangan berdiam diri walau Anda sendiri, jangan menunggu kekuasaan besar lalu berbuat, begitu kata Anang Rosadi di hadapan ribuan kader Nasdem dalam Akademi Barisan Nasional, Pancoran, Jakarta, Minggu (4/6).
Semalam, ribuan kader Nasdem hadir dalam perhelatan orientasi caleg DPR RI Partai Nasdem. Mereka yang hadir umumnya calon legislatif atau caleg Nasdem dari penjuru Indonesia, seperti halnya Anang Rosadi.
Dalam orientasi caleg Nasdem itu, setidaknya empat kali Anang mencoba untuk bersuara. Sampai akhirnya ia nekat 'merebut' mikrofon. Turut hadir sejumlah petinggi Nasdem, termasuk Ketua Umum Surya Paloh.
Baca Juga: [EKSKLUSIF] Aral Perbaikan Jalan Km 171 Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan sekalipun sebagai provinsi penghasil batu bara terbesar, lanjut Anang, tak ubahnya daerah jajahan. Pemerintahan sekarang, menurutnya tak terlalu berkonsentrasi terhadap provinsi yang bersebelahan dengan ibu kota Nusantara tersebut.
Contohnya, alih-alih menanggulangi longsor jalan nasional Km 171 akibat tambang, perusahaan yang merajai konsesi di sana dibiarkan terus mengeruk batu bara.
Baca Juga: Senayan Ompong soal Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
Sementara daerah Jawa menikmati aliran listrik, kata dia, masyarakat Kalsel harus merasakan dampak longsor maupun bencana alam seperti banjir bandang imbas rusaknya alam.
"Kalimantan ini seperti jajahan karena orang di Jakarta [Presiden] yang menganggap perolehan suaranya sedikit di Kalsel tidak mau berbuat apa-apa," jelasnya.
"Hutan kami digunduli, sekarang jalan kami ditambang. Kilometer 171, sudah sembilan bulan jalan nasional itu ditambang-longsor lalu orang di Jakarta berdiam diri," jelas anggota DPRD Kalsel periode 2004-2009 itu.
Baca Juga: Dirjen Minerba Buka Suara soal Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
Ada benarnya apa yang dikatakan Anang. Mengacu data Walhi Kalsel, sepanjang 456 ribu meter jalan negara di Kalimantan Selatan sudah dibebani dan dikepung perizinan tambang.
Dampak dari beban izin tambang lantas menimbulkan potensi kerugian negara karena rusaknya infrastruktur yang dibangun dengan uang pajak rakyat seperti jalan dan fasilitas umum lainnya.
Di Satui, longsor jalan nasional Km 171 hanya berjarak 38 meter dari lubang tambang pada sisi utara, dan 152 meter pada sisi selatan. Lebih parah lagi, jarak lubang tambang dengan permukiman dan rumah ibadah hanya berkisar antara 79 hingga 42 meter.
Bahkan, tambang aktif hanya berjarak 183 meter dan titik longsor berjarak hanya 19 meter dari lubang pasca-tambang yang terbengkalai. Undang-Undang telah mengamanatkan jarak minimal akivitas pertambangan tak kurang dari 500 meter.
Pemerintah terlebih kepolisian mestinya menindak tegas para penambang tersebut dengan sanksi administratif maupun pidana. Ada dua pemilik konsesi di areal longsor Km 171. Yakni PT Arutmin dan MJAB.
Carut marut tata kelola tambang di Kalsel juga tak terlepas dari sikap para legislator asal Bumi Lambung Mangkurat di Senayan, sebutan gedung DPR RI. Sebagai pengawas pemerintah, menurut Anang, sikap belasan legislator Kalsel di Senayan terlalu lembek.
Baca Juga: DPR Abai Tragedi Km 171, Formappi: Viralkan Kalau Mau Diusut!
"Semua masalah ini karena para legislator Kalsel di Senayan diam seribu bahasa tidak melakukan pembelaan atas kesalahan yang sudah dilakukan pihak eksekutif [pemerintah]," ujar Anang.
Terlepas dari pencalonannya di DPR RI, dalam waktu dekat Anang dan sejumlah aktivis Banua peduli kerusakan jalan Km 171 atau 'Grab 171' bakal menyiapkan aksi turun ke jalan.
Sembilan bulan berlalu, tak terlihat perbaikan signifikan di jalan nasional Kilometer 171, Satui Tanah Bumbu. pic.twitter.com/8Q1MFDjzOb
— apahabarmedia (@apahabarmedia) June 5, 2023
Mereka bakal memanfaatkan HUT Jokowi ke-62 sebagai momen memprotes sikap abai sang presiden terhadap lambannya perbaikan longsor jalan nasional Km 171.
"Kami akan meniup lilin dan potong kue ulang tahun serta menunjukan kalau bencana infrastruktur di Km 171 Satui itu memang benar adanya," jelasnya.
Baca Juga: AHY Singgung Kegagalan Proyek Food Estate Era Jokowi
Tak hanya mengkritik lambannya penanganan Km 171, Anang lantas menyoroti program lumbung pangan nasional atau food estate yang digarap Kementerian Pertahanan senilai Rp1,5 triliun di Kalimantan Tengah.
"Palangka Raya (Ibu kota Kalteng) dihancurkan oleh program food estate, tanah pasir ditanami singkong. Lalu mana anggota DPR-nya bicara? Mau bikin senjata apa Kemenhan di sana," sindir Anang Rosadi.
Pantauan Terbaru
Sembilan bulan berlalu, tak terlihat perbaikan signifikan di jalan nasional Kilometer 171, Satui Tanah Bumbu.
Masyarakat hanya bisa memanfaatkan sepetak pekarangan rumah seorang warga untuk melintas. Sedianya, pemerintah menyulap pekarangan itu sebagai jalan alternatif.
"Seperti kita lihat, badan jalan nasional Km 171 sudah tidak ada lagi," terang kuasa hukum korban Km 171, Agus Rismaliannor, Senin (5/6).
Baca Juga: Jokowi Dicap Berkhianat Abaikan Tragedi KM 171 Tanah Bumbu
Alih-alih perbaikan, pemandangan yang terlihat justru aktivitas penggalian batu bara yang kembali beroperasi. Jaraknya hanya sekitar 50-70 meter dari ruas jalan alternatif Km 171 Tanah Bumbu. Terlihat pula sejumlah alat berat serta armada unit angkutan hilir-mudik.
"Tepat di samping jalur jalan alternatif sekarang dilakukan aktivitas penambangan batu bara kembali oleh PT Arutmin Indonesia, karena memang lokasi itu masuk dalam konsesi Arutmin," jelas Agus.
Amblasnya jalan nasional Km 171 menyisakan ragam pekerjaan rumah pemerintah. Arus lalu lintas masih terganggu, belasan kepala keluarga terpaksa mengungsi.
Amblasnya jalan membuat pengendara mobil roda empat belum bisa melalui jalan penghubung Tanah Laut-Tanah Bumbu itu. Rumah-rumah warga yang retak-miring ditinggali begitu saja.
Ya, longsor pada Rabu 28 September 2022 dini hari itu memakan 200 meter ruas jalan. Adapun kerusakannya mencapai sepanjang 20 meter. Masih berpotensi melebar. Selain jalan nasional, total 23 rumah rusak. Itu belum termasuk sebuah rumah tanpa penghuni yang kemudian ikut ambruk.
Sebanyak 23 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Mereka, kata Agus, cuma bisa pasrah. "Mereka masih berharap lahan mereka diganti rugi," jelasnya.
Kini, Agus makin kuatir. Sebab, sudah terlihat tanda longsor susulan. "Sekitar 500 meter dari longsor Km 171 badan jalan mulai amblas," jelasnya.
Agus pun berharap pemerintah segera memerhatikan nasib para korban longsor Km 171. "Pemerintah pusat jangan hanya sibuk mempersiapkan agenda di tahun politik," ujar Agus.
Untuk masyarakat ketahui, sampai hari ini Kementerian PUPR masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian ESDM terkait penanggung jawab penanganan longsor Km 171 Tanah Bumbu.
Belum tercapai kesepakatan terkait desain maupun biaya penanganan longsor baik dari Ditjen Minerba maupun penambang terhadap desain yang sudah disampaikan oleh Ditjen Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalsel.
"Saat ini sedang dilakukan penyusunan alternatif desain penanganan yang dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia," demikian keterangan tertulis Kementerian PUPR kepada bakabar.com, 24 Mei 2023.
