bakabar.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menduga ada intervensi pihak luar yang membuat DPR tutup mata terhadap tragedi Km 171 Tanah Bumbu.
"Mereka (DPR) itu sebenarnya tahu. Mungkin ada partai politik, korporasi yang berada di partai politik punya kepentingan di daerah itu sehingga DPR atau presiden merasa hal itu tidak terlalu penting untuk diusut," katanya kepada tim bakabar.com, Kamis (25/5).
Menurutnya, kebobrokan yang terjadi dalam proses pembangunan di daerah-daerah itu akan mulai diusut jika lebih dulu viral di dunia sosial media.
Baca Juga: Mengapa Jokowi Terus Abai Tragedi Km 171 Tanah Bumbu?
"Hal itu (kejadian Km 171) akan jadi perhatian pemerintah ketika dunia media sosial dimaksimalkan untuk itu," tegasnya.
"Jika berharap pada wakil rakyat ternyata malah dipersulit karena mewakili partai politik, jadi rakyat yang punya kepentingan untuk mendorong pembangunan (Km 171) dengan memviralkan apa yang terjadi di sana," tukasnya.
Perlunya tanggung jawab dari wakil rakyat daerah pemilihan Kalimantan Selatan kerena itu memang merupakan tugas para legislator asal daerah mengontrol jalannya pemerintahan.
Baca Juga: [EKSKLUSIF] Aral Perbaikan Jalan Km 171 Tanah Bumbu
"Hasil pengawasan mereka itu mestinya menjadi perjuangan mereka di DPR. Itu yang macet selama ini," tuturnya.
Tersendatnya aspirasi lebih karena banyak hal. Seperti anggota DPR tidak mewakili rakyat tapi lebih banyak menjadi wakil partai politik, bahkan pengusaha yang membiayai kampanye mereka.
"Karena itulah Formappi menyebut DPR 2019-2024 hanya stempel, karena tidak ada masukan yang berguna yang bisa merubah kebijakan DPR," pungkasnya.
Seperti diketahui, jalan nasional Km 171 Satui Tanbu putus akibat longsor. Guguran tanah terjadi sebanyak tiga kali. Kali pertama 28 September 2022, akses lalu lintas dari Banjarmasin ke Kotabaru atau sebaliknya terpaksa menggunakan jalan alternatif di Tanbu.
Longsornya jalan nasional Kilometer 171 Satui Tanah Bumbu tak ubahnya tragedi. Tak cuma melumpuhkan ruas jalan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur, juga membuat puluhan keluarga terpaksa mengungsi.
Delapan bulan berlalu, belum terlihat tanda perbaikan dan pembenahan yang signifikan. Pemerintah masih sibuk saling tunjuk dengan perusahaan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
