bakabar.com, JAKARTA - Setelah Lampung, Presiden Joko Widodo kini meninjau jalan rusak di Jambi. Lalu, kapan orang nomor satu tersebut melakukan hal serupa di Kilometer 171, Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang delapan bulan terakhir longsor akibat gerusan tambang batu bara?
bakabar.com sudah berulang kali menghubungi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Namun sampai malam ini, belum ada respons dari Bey.
Baca Juga: Kabar Terkini Tragedi Km 171 Tanah Bumbu: Duh, Tambang Masih Beroperasi
Kalsel sedianya memiliki belasan legislator di Senayan, sebutan gedung DPR RI. Namun mayoritas mereka tak merespons permintaan wawancara bakabar.com terkait Km 171.
"Bukan komisi kami yang berhak memanggil," ujar salah seorang legislator Kalsel di Senayan ditanya perihal ketidaktahuan sekretaris jenderal Kementerian ESDM mengenai longsor jalan nasional Km 171.
Baca Juga: Kementerian ESDM Diduga Sengaja Abai Tragedi Km 171 Tanah Bumbu
"Saya tidak mengerti daerahnya juga masalahnya," timpal legislator lain yang berada di Komisi Hukum DPR RI tapi bukan berasal dari Kalsel.
Dari banyak pejabat maupun wakil rakyat khususnya dari Kalsel di pemerintah pusat, kali terakhir hanya Menteri Erick Thohir yang merespons longsornya jalan nasional di Km 171 Tanah Bumbu. Erick berjanji menyampaikan keluhan tersebut ke Presiden Jokowi.
"Nanti disampaikan juga ke beliau, di-DM (pesan singkat Instagram) aja Pak Jokowi, pasti baca kok," ucap Erick saat menghadiri Indonesia Coffee Festival 2023 di JIExp Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5).
Beda halnya Erick, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana justru tak tahu-menahu soal adanya insiden tanah longsor di jalan nasional Km 171.
Sosok yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Minerba itu justru bertanya balik saat ditanya langkah Kementerian ESDM dalam menangani insiden jalan putus yang ada di Tanah Bumbu tersebut.
Baca Juga: Tak Tahu Tragedi Km 171 Tanbu, Sekjen ESDM Sebaiknya Mundur!
"Jalan apa sih?" tanya Rida sambil terburu-buru ingin memasuki ruangan, saat ditemui awak media di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).
Usai dijelaskan lebih detail, Rida mengaku belum mendapat laporan terkait adanya jalan putus di Km 171 Tanah Bumbu. "Aku belum dapet info itu, aku cek dulu ya," singkat Rida lalu langsung bergegas.
Merespons itu, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyo menyarankan sebaiknya Rida mundur saja dari jabatannya. "Jelas saja presiden tidak tahu, para pejabatnya saja tidak tahu," jelas Kis dihubungi bakabar.com.
Kisworo menyebut lucu jika seorang pejabat di Kementerian ESDM mengaku tidak tahu soal tragedi tersebut. "Berarti selama ini hanya tahu memberi izin saja, lalai dalam proses pengawasan, monitoring dan evaluasinya gimana, masa ngasih izin terus enggak ada monitoring, itu hanya jawaban lucu aja sebagai pejabat negara, apalagi ini sudah lama, sudah setengah tahun lebih," ucapnya.
Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanbu, Pemda Jangan Cari Aman!
Pemerintah pusat langsung melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan nasional di Lampung, dan dilanjutkan di Provinsi Jambi. Hari ini Kamis (18/5), Presiden Jokowi kembali meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
Dua bulan lalu, tepatnya tanggal 17 Maret 2023, harapan sempat muncul ketika Jokowi mengunjungi Kabupaten Tabalong yang berjarak sekitar 200 kilometer dari Tanah Bumbu. Sayang, di sana lagi-lagi tak sedikitpun ia menyinggung soal tragedi Km 171.
Lantas, apa yang melatari sikap Jokowi tersebut. Pertanyaan demikian bakabar.com sodorkan ke pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah.
"Jalan Tanah Bumbu menjadi kewenangan Kementerian PUPR, seharusnya pemerintah daerah [proaktif] melaporannya ke [pemerintah] pusat saja," ujar Trubus, Kamis (18/5).
Baca Juga: Jalan Rusak di Jambi, Pemerintah Pusat Pastikan Ambil Alih Perbaikan
Blusukan Jokowi ke Lampung dan Jambi seakan membuktikan banyak kepala daerah yang tidak peduli dengan pembangunan jalan di daerahnya. Padahal inpres atau instruksi presiden nomor 3 tahun 2023 telah memberi wewenang pemerintah daerah yang tidak mampu memperbaiki jalan, dengan membuktikan anggaran pendapatan atau APBD dan PAD-nya, maka bisa meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
"Mereka membangun jalan hanya kalau mau Pilkada saja untuk mencari simpati pemilih masyarakat," ujar Trubus.
"Sayangnya Pak Jokowi ada kepentingan politis pencitraan, sehingga sering mengunjungi jalan rusak, juga lemahnya Kementerian PUPR dalam perencanaan pembangunan infrastuktur jalan dan lemah koordinasi dengan pemerintah daerah," sambungnya.
Soal sikap Rida Mulyana, jika itu hanya berpura-pura, Trubus menduga ada upaya kesengajaan pemerintah pusat untuk mengaburkan masalah Km 171. Wajar jika akhirnya jalan Km 171 di Tanah Bumbu itu tak kunjung diperbaiki.
Baca Juga: Bukan Alternatif, tapi Jalan Darurat Km 171 Tanah Bumbu
"Tapi kalau misalnya tahu, tapi pura-pura nggak tahu itu berarti ada unsur kesengajaan mengabaikan," ucapnya.
Hasil analisis organisasi lingkungan hidup Walhi, longsor jalan nasional Km 171 adalah imbas dari masifnya aktivitas penggalian batu bara. Walhi mendapati fakta bahwa lubang tambang yang diduga menjadi biang longsor hanya berjarak 38 meter dari sisi utara dan 152 meter sisi selatan dari badan jalan nasional 171.
"Kami menemukan fakta jika di dekat titik longsor masih terdapat tambang aktif yang hanya berjarak 183 meter," demikian laporan Walhi.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4/2012 sudah mengamanatkan jarak minimal tepi galian lubang tambang dengan permukiman adalah 500 meter. Perusahaan tambang seharusnya menutup lubang tambang setelah melakukan pengerukan.
Baca Juga: Kapan Jalan Nasional Km 171 Satui Tersentuh Perbaikan?
Mantan Direktur Walhi Nasional Berry Nahdian Furqon sepakat bahwa presiden perlu menengok kondisi jalan nasional Km 171. "Beliau mesti melihat buruknya tata kelola dan penegakan hukum di sektor pertambangan di Kalsel yang sangat merugikan rakyat," jelasnya kepada bakabar.com.
Berry berkata kasus jalan 171 hanyalah salah satu dari potret bagaimana fasilitas publik dikalahkan oleh aktivitas pertambangan. Lebih dari itu, Berry melihat kasus kerusakan jalan di Km 171 berbeda dengan kerusakan jalan nasional di Lampung.
"Di Km 171 ada keterlibatan aktivitas pertambangan, selain perbaikan ada hal lain, yaitu penegakan hukum kepada korporasi tambang yang merusak jalan itu," jelasnya.
Berry pun mendorong perusahaan bertanggung jawab terhadap longsor jalan nasional Km 171. "Keenakan korporasi tambang kalau yang memperbaiki semuanya pemerintah," jelasnya.
Baca Juga: Salah Kaprah Penetapan Tersangka di Tragedi Km 171 Satui
Lebih jauh Berry berkata, "kemungkinan juga ada pihak-pihak yang sengaja menutup-nutupi soal Km 171 kepada Presiden Jokowi."
Seperti diketahui, jalan nasional Km 171 Satui Tanbu putus akibat longsor. Guguran tanah terjadi sebanyak tiga kali. Kali pertama 28 September 2022, akses lalu lintas dari Banjarmasin ke Kotabaru atau sebaliknya terpaksa menggunakan jalan alternatif di Tanbu.
Longsornya jalan nasional Kilometer 171 Satui Tanah Bumbu tak ubahnya tragedi. Tak cuma melumpuhkan ruas jalan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur, juga membuat puluhan keluarga terpaksa mengungsi.
Delapan bulan berlalu, belum terlihat tanda perbaikan dan pembenahan yang signifikan. Pemerintah masih sibuk saling tunjuk dengan perusahaan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
