bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung kegagalan proyek lumbung pangan atau food estate yang digencarkan Presiden Jokowi.
Ia menilai bahwa proyek tersebut tak dijalankan secara baik dan dilakukan secara terburu-buru tanpa perhitungan yang matang.
"Banyak program pemerintah yang dilakukan, grasa-grusu, terburu-buru dan kurang perhitungan. Contohnya alokasi anggaran triliunan rupiah untuk membangun kawasan pangan berskala luas," kata AHY di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
Baca Juga: Food Estate Kurang Berpihak pada Rakyat, Ancaman Kerusakan Lingkungan
Menurutnya, pemerintah dinilai hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan seiring dengan mengabaikan faktor ekonomi dan sosial masyarakat.
"Kedaulatan pangan seharusnya berorentasi pada pemberdayaan dan masyarakat serta tak mengindahkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat setempat," ujarnya.
Baca Juga: Pengamat: Proyek Food Estate Belum Mampu Mengakselerasi Hasil Panen
Ia mengeklaim dalam pandangan ekonomi, pemerintah harus mencerminkan tata kelola perundang-undangan yang selaras.
"Pandangan ekonomi partai demokrat yaitu sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," jelasnya.
Diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan program Food Estate atau lumbung pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri.
Hal ini dilakukan dengan cara mengubah kawasan perhutanan dan semak belukar menjadi lahan pertanian produktif. Namun, kebijakan food estate menuai reaksi keras dari para aktivis.
Program yang dikomandoi oleh Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto dan Kementerian Pertanian bakal merusak hutan dan bakal mandek karena tanah di kawasan perhutanan tak cocok ditanami padi.
