bakabar.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengeluarkan surat pemecatan dari keanggotaan partai terhadap mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan calon Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Surat pemecatan terhadap Jokowi bersama anak sulung dan menantunya tersebut ditandatangani langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengatakan, surat pemecatan itu diteken Megawati padai Sabtu (14/12/2024).
"Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditandatangani," kata Komarudin membacakan surat pemecatan, Senin (6/12/2024).
Komarudin mengungkapkan, surat pemecatan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby itu dikeluarkan secara terpisah.
Pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan PDIP.
Sedangkan pemecatan Gibran dan Bobby, dituangkan dalam SK nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan 1651/KPTS/DPP/XII/2024.
Dalam surat tersebut, kata Komarudin, PDIP melarang Jokowi, Gibran, dan Bobby melakukan kegiatan atau menduduki jabatan yang mengatasnamakan PDIP.
Selain itu, PDIP juga menegaskan, tidak lagi memiliki hubungan dengan Jokowi, Gibran, dan Bobby, serta tidak bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan ke depannya.
"Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," jelas Komarudin, sebagaimana dilansir kompas.com.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP akan membacakan keputusan pemecatan 27 kadernya karena melanggar disiplin partai.
Rencananya, pengumuman nama-nama kader yang dipecat disampaikan pada Selasa (17/12/2024, besok.
"Nanti akan diumumkan ya tanggal 17 Desember. Sekaligus nanti dalam upacara partai, kita akan umumkan. Sehingga ada protokol partai supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul nanti menjadi kesadaran bagi seluruh kader partai," ujar Hasto, Rabu (4/12/2024).
Hasto mengungkapkan, pelanggaran disiplin yang dilakukan 27 kader tersebut di antaranya, mendukung calon dari partai politik lain, politik dua kaki, dan tidak menjalankan perintah partai.
Hasto menyebut, pelanggaran itu ada yang dilakukan sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Ada yang kombinasi karena ada rentetan. Dulu, saat pilpres, masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas," kata Hasto.
Hasto menyampaikan, proses penegakan disiplin ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi dan organisasi partai jelang Kongres PDIP pada 2025 mendatang.
Dari 27 nama tersebut, nama Jokowi dan keluarga masuk dalam daftar.
Hasto menegaskan, ketika Gibran dan Bobby dicalonkan oleh partai lain, otomatis, status seluruh kelengkapan keanggotaan mereka di PDIP berakhir.
"Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," katanya.
Hasto menilai, politikus yang pernah didukung PDIP dalam tiga pilkada dan dua pilpres itu beserta keluarganya, sudah tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.(*)
