bakabar.com, JAKARTA - DPR RI dicap sejumlah pihak hanya sebagai lembaga stempel pemerintah alih-alih ikut turun tangan menindaklanjuti permasalahan tragedi Km 171 Tanah Bumbu.
"DPR hanya stempel, aspirasi tersendat karena kepentingan politik," jelas kuasa hukum 23 korban longsor Km 171 Tanah Bumbu, Agus Rismalianoor dihubungi bakabar.com, Jumat (26/5).
Delapan bulan berlalu, menurutnya bukanlah waktu yang sebentar. Arus lalu lintas penghubung provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur tersendat. 23 lebih kepala keluarga terpaksa mengungsi dan kehilangan mata pencaharian.
Baca Juga: Menteri Sandi soal Tragedi Km 171 Tanbu: Jokowi Sudah Mendengar
"Kami ini merasa tidak punya wakil di DPR RI. Apa masih tidak cukup waktu delapan bulan untuk melakukan analisis, kajian dan tindakan?" tanyanya.
Agus pun merasa sudah saatnya dihelat pergelaran sidang rakyat dan mengundang semua pihak yang berkaitan dengan hilangnya jalan nasional Km 171 Tanah Bumbu.
Perusahaan terkesan saling lempar penanganan. PT. Mitra Jaya Abadi Bersama (MJAB) sempat dituding sebagai biang kerok longsornya jalan nasional Km 171.
Namun kepolisian justru menunjuk sejumlah nama perusahaan lain: PT Autum dan PT ABC. IUP mereka-lah yang berada di bibir jalan nasional itu. Sementara di sebelah kanan jalan merupakan tambang milik PT. Arutmin.
Baca Juga: DPR Abai Tragedi Km 171, Formappi: Viralkan Kalau Mau Diusut!
Balai Pelaksana Jalan Nasional menghitung butuh tak kurang dana segede Rp275 miliar guna memulihkan jalan nasional Km 171.
Kalsel sedianya memiliki belasan legislator di Senayan, sebutan gedung DPR RI. Namun mayoritas mereka belum merespons permintaan wawancara bakabar.com terkait Km 171.
"Bukan komisi kami yang berhak memanggil," ujar salah seorang legislator Kalsel di Senayan ditanya perihal ketidaktahuan sekretaris jenderal Kementerian ESDM mengenai longsor jalan nasional Km 171.
Baca Juga: [EKSKLUSIF] Aral Perbaikan Jalan Km 171 Tanah Bumbu
"Saya tidak mengerti daerahnya juga masalahnya," timpal legislator lain yang berada di Komisi Hukum DPR RI namun bukan berasal dari Kalsel.
Dari banyak pejabat maupun wakil rakyat khususnya dari Kalsel di pemerintah pusat, kali terakhir hanya Menteri Erick Thohir dan Menteri Sandiaga Uno yang merespons longsornya jalan nasional di Km 171 Tanah Bumbu. Keduanya telah menyampaikan keluhan tersebut ke Presiden Jokowi.
Menanggapi derasnya kritikan ke Senayan, sebutan DPR RI, salah satu legislator asal Kalsel, Syaifullah Tamliha meminta publik jangan selalu mengambinghitamkan presiden dan DPR.
Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanbu, Pemda Jangan Cari Aman!
"Kami sudah menyampaikan kepada menteri PUPR, namun kementerian PUPR justru menuntut bayar ganti rugi kepada para penambang yang legal dan ilegal yang telah menambang sampai ke tepi jalan hingga jalan menjadi longsor," jelas politikus PPP kepada bakabar.com.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menduga ada intervensi pihak luar yang membuat DPR tutup mata terhadap tragedi Km 171 Tanah Bumbu.
"Mereka (DPR) itu sebenarnya tahu. Mungkin ada partai politik, korporasi yang berada di partai politik punya kepentingan di daerah itu sehingga DPR atau presiden merasa hal itu tidak terlalu penting untuk diusut," katanya kepada tim bakabar.com, Kamis (25/5).
Baca Juga: Tak Tahu Tragedi Km 171 Tanbu, Sekjen ESDM Sebaiknya Mundur!
Menurutnya, kebobrokan yang terjadi dalam proses pembangunan di daerah-daerah itu akan mulai diusut jika lebih dulu viral di dunia sosial media.
"Hal itu (kejadian Km 171) akan jadi perhatian pemerintah ketika dunia media sosial dimaksimalkan untuk itu," tegasnya.
"Jika berharap pada wakil rakyat ternyata malah dipersulit karena mewakili partai politik, jadi rakyat yang punya kepentingan untuk mendorong pembangunan (Km 171) dengan memviralkan apa yang terjadi di sana," tukasnya.
Baca Juga: Tragedi Km 171 Tanbu, Pemda Jangan Cari Aman!
Seperti diketahui, jalan nasional Km 171 Satui Tanbu putus akibat longsor. Guguran tanah terjadi sebanyak tiga kali. Kali pertama 28 September 2022, akses lalu lintas dari Banjarmasin ke Kotabaru atau sebaliknya terpaksa menggunakan jalan alternatif di Tanbu.
Longsornya jalan nasional Kilometer 171 Satui Tanah Bumbu tak ubahnya tragedi. Tak cuma melumpuhkan ruas jalan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur, juga membuat puluhan keluarga terpaksa mengungsi.
Delapan bulan berlalu, belum terlihat tanda perbaikan dan pembenahan yang signifikan. Pemerintah masih sibuk saling tunjuk dengan perusahaan tentang siapa pihak yang paling bertanggung jawab.
