Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK sependapat perjalanan dinas anggota dewan luar negeri tahun 2024 yang ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Pemerintah daerah Kabupaten Tapin membuat kebijakan yakni memangkas anggaran perjalanan dinas pada semua SKPD untuk efisiensi anggaran.
Ketua DPR, Puan Maharani menyentil penggunaan anggaran belanja negara. Kata dia ada yang salah sasaran.
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus pegawai korup yang menyunat uang perjalanan dinas menelan kerugian hingga mencapai setengah miliar rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencopot pegawai korup yang menyunat uang perjalanan dinas sesama pegawai KPK.
Sudah satu tahun bergulir kasus dugaan manipulasi anggaran perjalanan dinas (perjadin) anggota DPRD Kabupaten Banjar, Kalsel. Apa kabar prosesnya sekarang?
apahabar.com, MARTAPURA – Agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar harus ambyar alias…
apahabar.com, BANJARMASIN – Sebagai pengawas internal pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Kalimantan Selatan…
apahabar.com, BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalsel, bakal mengaudit biaya perjalanan…
apahabar.com, JAKARTA – Ada aturan baru mengenai batas tertinggi dan estimasi biaya perjalanan dinas (perdinas) ASN…
Anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPRD Kota Banjarmasin kembali ditambah.
Perjalanan Dinas Legislator Kalsel ke Luar Negeri 2024 Ditolak, Supian HK: Mungkin di APBD PerubahanKetua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK sependapat perjalanan dinas anggota dewan luar negeri tahun 2024 yang ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Pemerintah daerah Kabupaten Tapin membuat kebijakan yakni memangkas anggaran perjalanan dinas pada semua SKPD untuk efisiensi anggaran.
Ketua DPR, Puan Maharani menyentil penggunaan anggaran belanja negara. Kata dia ada yang salah sasaran.
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka perjalanan dinas DPRD Kabupaten Banjar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus pegawai korup yang menyunat uang perjalanan dinas menelan kerugian hingga mencapai setengah miliar rupiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mencopot pegawai korup yang menyunat uang perjalanan dinas sesama pegawai KPK.
Sudah satu tahun bergulir kasus dugaan manipulasi anggaran perjalanan dinas (perjadin) anggota DPRD Kabupaten Banjar, Kalsel. Apa kabar prosesnya sekarang?
apahabar.com, MARTAPURA – Agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar harus ambyar alias…
apahabar.com, BANJARMASIN – Sebagai pengawas internal pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Kalimantan Selatan…
apahabar.com, BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalsel, bakal mengaudit biaya perjalanan…
apahabar.com, JAKARTA – Ada aturan baru mengenai batas tertinggi dan estimasi biaya perjalanan dinas (perdinas) ASN…
