Kesemrawutan jaringan kabel telekomunikasi atau fiber optik di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak, Barito Kuala (Batola) mulai direspons pihak berwenang.
Pemerintah Kota Banjarbaru meraih predikat kualitas tertinggi atau zona hijau tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2023 oleh Ombudsman RI.
Ombudsman RI dapati laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR).
Ombudsman RI menilai perlu ada pembenahan organisasi di tubuh Polri terkhusus dalam aspek sistem pendidikan anggota.
Ombudsman Republik Indonesia melakukan kajian cepat terkait pengawasan pelayanan publik penggunaan kendaraan listrik berdasarkan regulasi dan implementasi.
1 thn lalu
Ombudsman RI menganugerahi Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru.
Ombudsman RI melakukan penandatanganan MoU dengan 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (30/11).
apahabar.com, PARINGIN – Pemkab Balangan meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Sedang Standar Pelayanan Publik 2021 dari Ombudsman…
apahabar.com, BANJARMASIN – Hadi Rahman secara resmi menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan,…
apahabar.com, JAKARTA – Alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia melonjak, dari semula alokasi dananya sebesar Rp405,1…
apahabar.com, BANJARMASIN – Satpol PP Kota Banjarmasin menepati janjinya untuk membongkar baliho yang melintang di atas…
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih melakukan kunjungan kerja ke desa anti maladministrasi, yakni Desa Indrasari, Martapura, Kabupaten Banjar.
Kesemrawutan jaringan kabel telekomunikasi atau fiber optik di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Alalak, Barito Kuala (Batola) mulai direspons pihak berwenang.
Pemerintah Kota Banjarbaru meraih predikat kualitas tertinggi atau zona hijau tingkat kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2023 oleh Ombudsman RI.
Ombudsman RI dapati laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR).
Ombudsman RI menilai perlu ada pembenahan organisasi di tubuh Polri terkhusus dalam aspek sistem pendidikan anggota.
Ombudsman Republik Indonesia melakukan kajian cepat terkait pengawasan pelayanan publik penggunaan kendaraan listrik berdasarkan regulasi dan implementasi.
Ombudsman RI menganugerahi Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru.
Ombudsman RI melakukan penandatanganan MoU dengan 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (30/11).
apahabar.com, PARINGIN – Pemkab Balangan meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Sedang Standar Pelayanan Publik 2021 dari Ombudsman…
apahabar.com, BANJARMASIN – Hadi Rahman secara resmi menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan,…
apahabar.com, JAKARTA – Alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Indonesia melonjak, dari semula alokasi dananya sebesar Rp405,1…
apahabar.com, BANJARMASIN – Satpol PP Kota Banjarmasin menepati janjinya untuk membongkar baliho yang melintang di atas…
