bakabar.com, JAKARTA - Ombudsman RI melakukan penandatanganan MoU dengan 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (30/11).
Dari Pemerintah Kabupaten Banjar ditandatangani oleh Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyie.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, meminta komitmen dari para kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Najih mengharapkan agar komitmen tersebut terus dijaga dan diwujudkan dalam kualitas pelayanan publik yang berkeadilan.
"Setiap kepala daerah di sini memiliki komitmen untuk pelayanan publik ke masyarakat, lebih baik lagi bila disupport oleh APBD," katanya.
Najih menekankan pekerjaan bersama, usai ditandatanganinya nota kesepakatan, yaitu percepatan penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi, pertukaran data dan informasi, serta kegiatan lain yang disepakati.
Terakhir, Najih menjelaskan mengenai penilaian kepatuhan tahun 2022 yang dikembangkan menjadi empat dimensi.
Yaitu dimensi input mencakup sumber daya manusia dan sarana prasarana, dimensi proses mencakup standar pelayanan publik, dimensi pengelolaan pengaduan, dan dimensi outcome yaitu persepsi masyarakat.
"Secara prorata penilaian kepatuhan pemda di Kalimantan Selatan masih masuk zona kuning di tahun 2021. Kami berharap hasil penilaian meningkat di tahun 2022," tegas Najih.
Sependapat, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nur Yaumil mengatakan untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah perlu partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat.
"Hubungan antar pemerintah dengan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan publik yg profesional dan berkeadilan," tuturnya.
"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen Ombudsman karena telah mendukung terwujudnya pelayanan publik yang professional, efektif, dan efisien," tandas Subhan.
Baca Juga: Napak Tilas Perdana di Banjar, X-Pas Harap Jadi Agenda Rutin
