LKPP mengajak pelaku UMK dan koperasi untuk ikut dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem digital katalog elektronik (e-katalog).
MenKopUKM Teten Masduki menjadikan ajang Inabuyer B2B2G Expo 2023 sebagai sarana mengakselerasi UMKM masuk ke rantai pasok industri.
LKPP mencatat jumlah produk yang tayang di katalog elektronik atau e-katalog telah mencapai lebih dari 5 juta produk per 19 Juni 2023.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.
LKPP melakukan penyelarasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) agar rampung pada Juni 2023.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sekitar 1 juta produk IKM sudah masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di katalog elektronik.
1 thn lalu
Upaya pencegahan korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.
apahabar.com, JAKARTA – Kabar baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Pulau Kalimantan. Mereka…
apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati minimal 40…
apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)…
apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa…
LKPP mengajak pelaku UMK dan koperasi untuk ikut dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem digital katalog elektronik (e-katalog).
MenKopUKM Teten Masduki menjadikan ajang Inabuyer B2B2G Expo 2023 sebagai sarana mengakselerasi UMKM masuk ke rantai pasok industri.
LKPP mencatat jumlah produk yang tayang di katalog elektronik atau e-katalog telah mencapai lebih dari 5 juta produk per 19 Juni 2023.
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.
LKPP melakukan penyelarasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik) agar rampung pada Juni 2023.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan sekitar 1 juta produk IKM sudah masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di katalog elektronik.
Upaya pencegahan korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah.
apahabar.com, JAKARTA – Kabar baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Pulau Kalimantan. Mereka…
apahabar.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyepakati minimal 40…
apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)…
apahabar.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan bahwa menyelewengkan anggaran pengadaan barang dan jasa…
