bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menjadikan ajang Inabuyer B2B2G Expo 2023 sebagai salah satu sarana untuk mengakselerasi UMKM masuk ke rantai pasok industri yang saat ini persentasenya baru mencapai 7 persen.
"Lewat Inabuyer 2023 ini bisa dipertemukan antara supplier, buyer, dan juga offtaker. Bahkan, bisa mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri dan produk UMKM," ucap MenKopUKM Teten pada acara Inabuyer B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (5/7).
Menteri Teten menyampaikan pada gelaran Inabuyer 2023 ini sebanyak 23 BUMN dan 15 kementerian/lembaga dengan anggaran pengadaan terbesar akan memberikan informasi kebutuhan pengadaannya dan dipertemukan dengan UMKM yang memiliki produk yang berkualitas dan terstandardisasi.
Potensi belanja produk lokal dari BUMN dan kementerian/lembaga, disebutnya bisa mencapai Rp2.000 triliun yang berasal dari belanja pemerintah sebanyak Rp500 triliun, BUMN Rp500 triliun, Ibu Kota Nusantara atau IKN Rp400 triliun, swasta dan usaha besar Rp400 triliun serta dari pihak lainnya yang harus dioptimalkan oleh pelaku UMKM.
Baca Juga: Potensi Belanja UMKM dalam Negeri, MenKopUKM: Capai Rp2.000 Triliun
“Ini peluang dan harus digarap agar semakin banyak produk UMKM yang masuk rantai pasok industri, baik nasional maupun global," terangnya.
Menurut Menteri Teten, setidaknya ada dua manfaat yang bisa diperoleh UMKM dengan masuk ke dalam rantai pasok industri. Pertama, memudahkan pihak perbankan mengucurkan kreditnya ke UMKM. Ketika ada kepastian pasar bagi produk UMKM, ia meyakini perbankan menjadi yakin dan tidak ragu lagi untuk membiayai bisnis UMKM.
Manfaat kedua, ungkap Teten, dengan masuk ke dalam rantai pasok industri maka akan ada peningkatan kualitas standar produk UMKM. “Ada pendampingan bagi UMKM dalam meningkatkan standar produk. Kami bantu UMKM dalam hal itu. Sebab kalau bukan kita yang membeli, lalu siapa lagi," ujar dia.
Ia pun optimistis Inabuyer B2B2G Expo 2023 ini mampu mendorong ekosistem kemitraan yang ideal. Diantaranya, menguntungkan kedua belah pihak, memberikan peluang bagi UMKM menjadi pemasok bahan pendukung dan bahan utama, hingga memberikan pendampingan standarisasi produk UMKM.
Baca Juga: Fintech, KemenKopUKM: Tingkatkan Efisiensi UMKM dengan Digitalisasi
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyebutkan kegiatan seperti ini harus lebih sering diselenggarakan. Apalagi karena sudah banyak produk UMKM yang memiliki kualitas setara dengan produk pabrikan usaha besar.
"UMKM harus naik kelas, sehingga produk mereka mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terlebih lagi, kita akan memiliki bonus demografi yang luar biasa besar yang harus dioptimalkan," ucapnya.
Kepala LKPP pun mengajak pelaku UMKM masuk ke dalam e-katalog pemerintah untuk memasarkan produknya karena ini merupakan ceruk pasar yang besar melalui APBN dan APBD.
“Manfaat masuk e-katalog diantaranya adalah UMKM bisa bertransaksi dengan K/L dan Pemda. Juga, meningkatkan transaksi belanja produk dalam negeri," kata Hendrar.
