DPRD Kaltim berkomitmen untuk menyelesaikan kasus Hak Guna Bangunan (HGB) di Kemendagri yang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun.
Dalam dekade terakhir, konflik agraria semakin parah. Dalam catatan KPA, selama Pemerintahan Joko Widodo 2015-2022, sedikitnya 2.710 konflik agraria.
Aksi protes yang dilakukan warga Seruyan bukanlah tanpa dasar, apalagi distigmatisasi sebagai aksi kriminal yang harus dihadapkan dengan aparat kepolisian.
Konflik agraria akibat ekspansi bisnis perkebunan sawit kembali memakan korban. Pendekatan represif di wilayah konflik agraria kembali dipertontonkan aparat.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi meminta semua pihak terkait untuk menyelesaikan kasus konflik lahan antara masyarakat dengan PT Fajar Pematang I
KPA bersama puluhan petani perwakilan dari Desa Sei Mencirim dan Simalingkar, Deli Serdang, Sumatera Utara melakukan aksi di depan Kementerian BUMN.
apahabar com, PELAIHARI – Berupaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas kepemilikan lahan masyarakat, terobosan dilakukan…