“Ngapeh Hambat” mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan persiapan rencana APBD tahun 2024.
Persoalan hukum di Indonesia masih meninggalkan momok bagi generasi muda. Tak sedikit kasus hukum berakhir dengan pertanyaan besar atau tidak memenuhi rasa kead
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, M. Udin, meminta penegak hukum dan pemerintah provinsi menindak tegas para penangkapan ikan secara ilegal atau illegal f
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud mendonorkan satu unit mobil ambulans kepada Bala Pertahanan Adat Asli Kalimantan (Baladika) Mulawarman di Kota Ba
Masyarakat Kutai Timur (Kutim) sulit mengakses layanan publik karena lokasinya yang jauh. Karena itu mereka meminta untuk pemekaran wilayahnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, mendukung penuh langkah-langkah penegak hukum dalam memerangi tindak kejahatan dengan penindakan tegas.
DPRD kembali menengahi masalah tunggakan upah karyawan BUMD Kutai Timur, PT Kutai Timur Energi (KTE) yang masih menggantung. Diharapkan pertemuan tersebut menda
DPRD Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian serius kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang mandiri.
Desa Tengin Baru, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi Tahun 2023 yang ditetapkan KPK.
Infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Kutai Barat dan Mahulu. Pemerintah daerah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat ini, agar membuka akses ekonom
Anak-anak sekolah di Kubar-Mahulu masih sulit mengakses pengetahuan karena minimnya ketersediaan buku di perpusatakaan.
“Ngapeh Hambat” mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan persiapan rencana APBD tahun 2024.
Persoalan hukum di Indonesia masih meninggalkan momok bagi generasi muda. Tak sedikit kasus hukum berakhir dengan pertanyaan besar atau tidak memenuhi rasa kead
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, M. Udin, meminta penegak hukum dan pemerintah provinsi menindak tegas para penangkapan ikan secara ilegal atau illegal f
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud mendonorkan satu unit mobil ambulans kepada Bala Pertahanan Adat Asli Kalimantan (Baladika) Mulawarman di Kota Ba
Masyarakat Kutai Timur (Kutim) sulit mengakses layanan publik karena lokasinya yang jauh. Karena itu mereka meminta untuk pemekaran wilayahnya.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, mendukung penuh langkah-langkah penegak hukum dalam memerangi tindak kejahatan dengan penindakan tegas.
DPRD kembali menengahi masalah tunggakan upah karyawan BUMD Kutai Timur, PT Kutai Timur Energi (KTE) yang masih menggantung. Diharapkan pertemuan tersebut menda
DPRD Provinsi Kalimantan Timur menaruh perhatian serius kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang mandiri.
Desa Tengin Baru, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi Tahun 2023 yang ditetapkan KPK.
Infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga Kutai Barat dan Mahulu. Pemerintah daerah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat ini, agar membuka akses ekonom
Anak-anak sekolah di Kubar-Mahulu masih sulit mengakses pengetahuan karena minimnya ketersediaan buku di perpusatakaan.
