Polemik antara beberapa perusahaan kelapa sawit dengan suku Awyu Papua masih berlanjut.
Suku Awyu Papua mengadu ke Komnas HAM. Aduan tersebut tak lain karena polemik hutan adat mereka yang ingin dicaplok beberapa perusahaan sawit.
Greenpeace dan koalisi terus memperjuangkan hutan adat suku Awyu papua.
Sejumlah masyarakat suku adat Awyu tiba di Kantor Komnas HAM pukul 14.20, Selasa (9/5). Dengan mengenakan pakaian adat, mereka tiba dan membentangkan spanduk
apahabar.com, KUALA KAPUAS – Upaya mewujudkan percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat…
apahabar.com, PALANGKA RAYA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Hutan Adat,…
apahabar.com, BANJARBARU – Hutan Sosial di Kalimantan Selatan seluas 11.200 hektar telah mengantongi surat keputusan (SK)…
apahabar.com, BANJARBARU – Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) meliputi Hutan Adat, Hutan Sosial dan…
apahabar.com, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud mengatakan pengembangan dan pembangunan ibu kota…
apahabar.com, BANJARMASIN – Payung Hukum terkait pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat (HA)…
apahabar.com, BANJARMASIN – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan meminta, rencana pembentukan peraturan daerah (Perda)…
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan 15 hutan adat seluas 68.326 hektare di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng).
Polemik antara beberapa perusahaan kelapa sawit dengan suku Awyu Papua masih berlanjut.
Suku Awyu Papua mengadu ke Komnas HAM. Aduan tersebut tak lain karena polemik hutan adat mereka yang ingin dicaplok beberapa perusahaan sawit.
Greenpeace dan koalisi terus memperjuangkan hutan adat suku Awyu papua.
apahabar.com, KUALA KAPUAS – Upaya mewujudkan percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hutan adat…
apahabar.com, PALANGKA RAYA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Hutan Adat,…
apahabar.com, BANJARBARU – Hutan Sosial di Kalimantan Selatan seluas 11.200 hektar telah mengantongi surat keputusan (SK)…
apahabar.com, BANJARBARU – Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) meliputi Hutan Adat, Hutan Sosial dan…
apahabar.com, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud mengatakan pengembangan dan pembangunan ibu kota…
apahabar.com, BANJARMASIN – Payung Hukum terkait pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat (HA)…
apahabar.com, BANJARMASIN – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan meminta, rencana pembentukan peraturan daerah (Perda)…
