Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi yang juga presiden Madura United diduga menerima Rp40 miliar hasil korupsi BTS Kominfo.
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi resmi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu izin Presiden Jokowi untuk dapat memeriksa Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan pihaknya akan memeriksa pihak dari BPK terkait korupsi BTS 4G Bakti Kominfo
Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara
Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara
Menurut sejarah, BPK RI didirikan di Kota Magelang pada 1 Januari 1947. Lalu akhirnya berpindah ke Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga permasalahan dalam Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh tahun anggaran 2022.
BPK mengharapkan komitmen PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan pengelolaan tahun 2020-2022.
BPK mendukung pemerintah dalam usaha pencegahan aliran dana dan logistik yang memicu terjadinya kekerasan di Papua.
BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset tahun anggaran (TA) 2021-2022 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi yang juga presiden Madura United diduga menerima Rp40 miliar hasil korupsi BTS Kominfo.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menunggu izin Presiden Jokowi untuk dapat memeriksa Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi.
Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara
Menurut sejarah, BPK RI didirikan di Kota Magelang pada 1 Januari 1947. Lalu akhirnya berpindah ke Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga permasalahan dalam Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh tahun anggaran 2022.
BPK mengharapkan komitmen PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas kepatuhan pengelolaan tahun 2020-2022.
BPK mendukung pemerintah dalam usaha pencegahan aliran dana dan logistik yang memicu terjadinya kekerasan di Papua.
BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset tahun anggaran (TA) 2021-2022 pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
