Pantauan bakabar.com, dua perusahaan masih tetap aktif beroperasi pasca-longsornya Km 171. Pertama PT Arutmin Indonesia, dan kedua PT MJAB.
PT Arutmin memang tak melakukan aktivitas pertambangan batu bara di dekat jalan yang longsor. Namun, jalan yang longsor dan putus serta permukiman warga yang hancur dilaporkan ada dalam areal konsesi anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk itu.
"Lucu kan terbit IUP di jalan nasional," jelas ketua Barisan Muda Kalimantan itu.
Agus lantas mempertanyakan bagaimana proses penerbitan IUP tersebut. Sedari dulu, masih kata Agus, ada kesan IUP terbit sekadar di atas meja. "Asal setoran lancar, IUP di lokasi mana saja bisa terbit," jelasnya.
Baca Juga: Longsor 171 Satui, Komisi VII: Setop Izin Perusahaan Tambang Bermasalah!
Lebih jauh, Agus juga menyoroti pernyataan menteri ESDM yang menyebut penyebab longsor Km 171 adalah angkutan batu bara.
Berkaca aturan, jarak minimal antara tambang dengan badan jalan tak boleh lebih dari 500 meter. Nyatanya di Km 171 Satui kurang dari itu. Selemparan batu, atau hanya berjarak sekira 5 meter dari bekas galian tambang yang sudah tak lagi aktif beroperasi.
Sementara dengan lokasi tambang yang masih aktif beroperasi, jaraknya berkisar 150 meter. Kini kedua lubang bekas galian tambang tersebut sudah menyatu. Sulit membedakan mana yang masih aktif dan mana yang tidak.
Lantaran aktivitas tambang semakin hari kian mendekati badan jalan, pada Rabu (28/9) dini hari, longsor terjadi di Km 171 yang berstatus jalan nasional.
Sebuah rumah tak berpenghuni ikut ambruk. Tidak ada korban jiwa. Namun panjang ruas jalan yang ambruk berkisar 10 meter dengan lebar 3 meter, masih berpotensi melebar.
Agus berkata Menteri ESDM terlihat seperti tak menguasai masalah. "Ada baiknya Kementerian ESDM segera turun langsung ke lokasi, jangan rakyat diberikan informasi sesat," jelasnya.
