bakabar.com, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat persiapan jelang Pemantauan dan Evaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Aula Rakat Mufakat (Ramu) Setda HSS, Rabu (10/9/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati HSS, Syafrudin Noor dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Noor didampingi Inspektur Daerah Kiki Rachmawati serta diikuti para asisten dan kepala perangkat daerah lingkup Pemkab HSS.
Fokus pembahasan meliputi mekanisme pengangkatan dan mutasi ASN, tindak lanjut hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran oleh BPKP Kalsel, serta koordinasi pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk pengelolaan aset, pajak daerah, dan e-purchasing pengadaan barang/jasa.
Sekda HSS Muhammad Noor menegaskan pertemuan dengan KPK menjadi momentum penting untuk pembinaan sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan.
“Ini kesempatan baik untuk mendapat masukan dari KPK dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih,” ujarnya.
Bupati HSS Syafrudin Noor dalam arahannya mengapresiasi kinerja perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam meraih nilai A pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Bupati Syafarudin Noor menekankan pentingnya persiapan dokumen secara optimal dan memperkuat komunikasi antar-OPD.
“Mari kita bangun teamwork yang solid dengan semangat Gawi Sabumi,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kiki Rachmawati meminta seluruh OPD menyiapkan dokumen dalam bentuk soft file untuk mempermudah pembahasan dengan tim KPK.
Dokumen tersebut mencakup data Pokir 2024–2025, e-purchasing, dana hibah, hingga data pendukung lainnya.
Melalui agenda ini, Pemkab HSS berharap dapat memperkuat komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta sejalan dengan upaya pencegahan korupsi.
