bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum Serikat Pekerja Indonesia Sejahterta (SPIS) PT IMIP, Katsaing mengungkap mayoritas perusahan smelter di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak transparan.
Minimnya transparansi tersebut spesifik mengenai data upah pekerja yang tidak sesuai. Bahkan, hal itu juga sudah terendus oleh pihak BPJS.
"BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan kan kemarin sempat sharing ke kami. Bahwa upah yang didaftarkan Pengusaha tidak sesuai dengan upah yang ada," kata dia kepada bakabar.com, Jumat (5/1).
Baca Juga: Pemerintah Abai hingga Sederet Pelanggaran HAM di Industri Smelter
Baca Juga: Faskes Ala Kadarnya, Pekerja Smelter di Morowali Terancam Debu Tambang
Karena itu, dia meminta kepada BPJS selaku badan penyelenggara asuransi milik negara agar menindaklanjuti persoalan tersebut.
Apalagi, kata Katsaing, BPJS punya kewenangan untuk mengadukan atau meminta bantuan ke kejaksaan apabila ditemukan ada perusahaan yang tidak terbuka dalam mendaftarkan data upah para pekerjanya.
"Jangan sampai kemudian ini dibiarkan juga oleh BPJS," terangnya kepada bakabar.com.
Baca Juga: Korban Tewas Ledakan Smelter ITSS Morowali Bertambah Jadi 21 Orang
Dia juga meminta agar BPJS berkordinasi dengan serikat buruh yang selama ini menaungi hak para pekerja. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mendalami persoalan transparansi upah pekerja smelter.
