bakabar.com, JAKARTA - Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Muhammad Ilman menjelaskan pemerintah saat ini memiliki perhatian yang besar terhadap ekosistem mangrove. Jika dibandingkan dengan 10 tahun silam, kondisi mangrove Indonesia saat ini telah jauh berbeda.
Hal itu ditunjukkan dengan dibentuknya badan khusus yang dikenal sebagai Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi target.
"Terutama sekali dengan dibentuknya dengan nama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Nah itu alokasi pemerintah cukup besar, pemerintah saya lihat cukup aktif mencari dukungan juga dari luar," kata Ilman saat berbincang kepada bakabar.com, Sabtu (27/5).
Namun walaupun demikian, Ilman menegaskan hal tersebut tidaklah cukup, karena kerentanan yang dialami ekosistem mangrove Indonesia sangat luas. Karena itu, pendanaan yang dibutuhkan terkait restorasi sangatlah besar.
Baca Juga: Maraknya Sampah, YKAN: Kendala Terbesar Restorasi Mangrove di Indonesia
Menurut Ilman, dana yang dialokaskan oleh negara untuk merestorasi ekosistem mangrove Indonesia yang luasnya mencapai 3.364.076 ha tidak pernah cukup. Dari luas itu, ekosistem mangrove terdapat 2.661.281 ha di dalam kawasan serta 702.799 ha di luar kawasan, sebagaimana Peta Mangrove Nasional oleh KLHK tahun 2021.
Untuk itu, kata Ilman, pemerintah harus membuka ruang kepada semua pihak agar bisa ikut terlibat dan berpartisipasi dalam restorasi mangrove. Tanpa kerja sama dengan banyak pihak mustahil tujuan yang telah ditetapkan bisa terwujud.
"Terkadang mungkin teman-temab swasta atau NGO tidak tahu, atau khawatir tidak tahu mau melakukannya dimana, takut salah. Nah ini pemerintah harusnya bisa memberikan arahan seperti contoh letaknya disini, caranya kaya gini. Nah itu yang saya rasa dibutuhkan dari pemerintah," ujar Ilman.
Khusus terkait anggaran, Ilman mengusulkan agar ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Selama ini, dana untuk peruntukan restorasi mangrove sudah besar, hanya saja tidak merata, karena sebenarnya masih banyak daerah yang memiliki ekosistem mangrove namun belum mendapatkan bantuan pendanaan untuk restorasi.
Baca Juga: Kemandirian Ekonomi Pesisir, Warga Tanjungpunai Kelola Mangrove
"Kalo anggaran bagus kalo bisa ditambah. Tapi saya lihat ini sudah besar lah anggaran dari pemerintah. Nah itu juga tidak merata," imbuhnya.
Selain itu, Ilman mengingatkan jika kebutuhan anggaran selalu tidak pernah cukup. Karena itu yang perlu dilakukan adalah menentukan skala prioritas dalam restorasi ekosistem mangrove. Dengan skala prioritas, perencanaan dan penganggaran menjadi lebih terarah, termasuk dengan kegiatan monitoring dan evaluasinya.
"Nah kalau bicara anggaran itu tidak akan pernah cukup. Karena besar sekali, kita punya 3 juta yang harus dirawat. Nah sekarang ini hanya 600 ribu yang bisa dirawat dari 3 juta tadi," jelasnya.
