bakabar.com, JAKARTA - Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia menuding langkah pemerintah mengimpor beras 3 juta ton sebagai keputusan yang serampangan.
Pasalnya, sebelumnya pemerintah merencanakan melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Namun kemudian berubah menjadi 3 juta ton dengan dalih untuk pemenuhan stok beras pada 2024.
“Kami sampaikan sebagai kuputusan impor yang serampangan, tanpa dasar, tanpa data, tanpa perhitungan,” kata Research Associate CORE Indonesia, Dwi Andreas Santosa dalam CORE Economic Outlook 2024 di Tebet, Selasa (23/1).
Baca Juga: [CEK FAKTA] Gibran Sebut Indonesia Pernah Swasembada Pangan
Baca Juga: Menguji Ketahanan Pangan Kontrak Farming Ala Anies Baswedan
Dwi menegaskan pada 2023 saja sudah terjadi momentum impor beras tertinggi sejak 25 tahun terakhir. Ini juga tak sesuai dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut tahun ini tertinggi dari 5 tahun terakhir.
Dengan begitu, stok beras pada 2024 mengalami lonjakan menjadi 6,7 juta ton. Semula pada 2023 jumlah stok beras sebanyak 4 juta ton.
Cara pemerintah tersebut dinilai tidak benar dalam menanggulangi defisit beras. Sebab, penurunan produksi beras yang terdampak badai El Nino hanya di angka 0,65 persen.
Baca Juga: Aktif Singgung Krisis Iklim, Cak Imin Udah Tobat?
Baca Juga: Petani Muda Semakin Langka, Food Estate Alamat Gagal
"Jadi, permintaan untuk sebagia besar produk pertanian itu sifatnya inelastis," ujarnya.
Dengan melimpahnya stok beras, kata Dwi, akan semakin berpotensi menjatuhkan harga beras lokal. Karena itu, petani akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Padahal, perkiraan tahun ini ada potensi kenaikan produksi padi sekitar 3 sampai 5 persen dan produksi beras diperkirakan naik 0,9 sampai 1,5 juta ton.
