bakabar.com, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sangat aktif membahas krisis iklim dalam debat yang berlangsung semalam.
Manager Kampanye Tambang dan Energi WALHI, Fanny Tri Jambore mengomentari meski hanya Muhaimin Iskandar yang cukup intens mengangkat isu penting perihal krisis iklim. Tapi ada sorotan atas rekam jejaknya.
"Muhaimin Iskandar juga tercatat pernah menjadi bagian dari regulasi dan mekanisme yang menyebabkan ancaman kerusakan tersebut terjadi," katanya kepada bakabar.com, dikutip Selasa (23/1).
Baca Juga: Petani Muda Semakin Langka, Food Estate Alamat Gagal
Karena itu, Fanny masih mempertanyakan apakah dengan keberpihakan Muhaimin dalam isu iklim menunjukan bahwa dia sudah bertaobat.
"Kecuali kalau ini apa yang Muhaimin Iskandar kemarin sebut (dalam debat) sebagai "Pertobatan Ekologis"? kita masih harus menunggu," terangnya.
Belum lagi, kata dia, Muhaimin dan partainya. Dalam hal ini PKB yang pernah mendukung praktik-praktik ekonomi ekstraktif pada periode sebelumnya
Baca Juga: Cak Imin Serukan Capres-Cawapres Tobat Ekologis!
Dia menjelaskan ekonomi ekstraktif yang tidak memiliki etika lingkungan hidup, secara besar-besaran memberi konsesi logging/penebangan yang menghabiskan kawasan hutan, konsesi perkebunan monokultur skala besar yang menggantikan biodiversitas, dan izin-izin usaha pertambangan yang mengubah bentang alam.
Hal itu yang akan meningkatkan risiko bencana ekologis dan mengakibatkan percepatan pemanasan global menuju krisis iklim.
"Izin-izin dan konsesi ini tidak keluar dengan sendirinya, ada mekanisme politis yang menyebabkan masuknya investasi kotor yang mempercepat laju kerusakan lingkungan," jelas dia.
Baca Juga: CSIS: Gibran Sok Tahu soal Greenflation
Baca Juga: Debat Cawapres Terlalu Banyak Gimik, CSIS: Jauh dari Gagasan!
Lalu, kata dia, Muhaimin Iskandar dan PKB juga ikut serta memperlancar masuknya investasi energi kotor itu.
Di antaranya dengan memberi kemudahan terhadap investasi untuk masuk dan mengabaikan perizinan sebagai mekanisme pengendalian, pembatasan, dan perlindungan. Seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU IKN.
"Rekam jejak Muhaimin Iskandar menunjukan juga bahwa, dia sebagai Ketua PKB, dan PKB turut mendukung keluarnya paket-paket regulasi ini," ungkap dia.
Baca Juga: INDEF: Debat Cawapres Terlalu Banyak Perang Definisi
Baca Juga: Cak Imin Ingin Tambah Dana Desa, INDEF Ingatkan Rasio Kemandirian
Jadi menurutnya pada tataran ide, yang disebut Muhaimin dalam debat semalam memang adalah problem besar dan harus segera dilakukan perubahan.
Tapi dengan keikutsertaannya Muhaimin dalam menyetujui paket regulasi tersebut. Membuatnya juga tercatat menjadi bagian dari regulasi dan mekanisme yang menyebabkan ancaman kerusakan tersebut terjadi.
"Jadi pada tataran ide yang disebut memang adalah problem besar dan harus segera dilakukan perubahan. Namun secara rekam jejak Muhaimin tercatat ikut menyebabkan ancaman kerusakan iklim," tandas dia.
