Menunggu Kejelasan Regulasi
Yahya berharap agar Pemkab Jember segera memiliki acuan regulasi yang jelas, agar penataan kawasan sempadan pantai mulai dari Kencong hingga pesisir Tempurejo Bande Alit bisa segera dilakukan.
Apalagi, kata Yahya, tidak hanya persoalan tambak, pemukiman juga terus bertambah di kawasan Mojosari. Namun pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi melarang.
"Gimana mau dilarang juga gak ada aturan," ujarnya.
Tolak Suap Perizinan
Sementara itu, Kepala Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Edi Purwanto ketika RDP di DPRD Jember beberapa waktu lalu mengatakan, di kawasan sempadan pantai wilayah administratif desanya, hanya 26 rumah yang memiliki akta.
Itupun dibangun ABRI era lewat program masuk desa di era Orde Baru.
"Selain itu, dari mayangan jembatan ke timur sampai perbatasan Mojomulyo itu tidak ada suratnya," kata Edi.
Dampak tidak adanya regulasi yang jelas penataan sempadan pantai, juga membuat Edi seringkali dituduh menerima suap, mempersulit hingga tidak berpihak.
Baca Juga: Tolak Industri Tambak di Sempadan Pantai, Masyarakat Getem Geruduk Kantor Bupati
Edi pun hanya menyuruh para penambak baru atau warga yang yang mendirikan bangunan langsung ke bagian perizinan Pemkab Jember.
"Waktu itu, jabat kades kedua kali, ada bangunan besar, minta tanda tangan minta diaktakan, tapi dasarnya apa?," tanyanya.
"Punya siapa? Tapi saya lihat dibangun terus sampai selesai," tambahnya.
Edi sendiri selama ini mengaku tidak pernah mau menerima apapun dari pengusaha tambak atau badan usaha lain yang ada di sana.
"Saya senang ada income untuk masyarakat sana, tapi yang sejalan. Ini bukan tanah sampeyan," ujarnya.
"Kalau soal itu, rokok pun saya tolak," tambahnya.
Baca Juga: Motif Pembunuhan Sadis di Jember Terungkap: Naik Motor Kencang hingga Goda Istri Jadi Pemicu
Tidak hanya masalah tambak, kata Edi, pariwisata Pantai Cemara yang ada di sana juga lahir dari konflik. Destinasi tersebut mulanya mendapat dukungan dari pemprov, namun kini sudah dikelola masyarakat.
"Masalah Cemara, pariwisata, itu dari provinsi, itu dihadang sama masyarakat sana, mau dibacok," katanya.
"Sekarang dikelola masyarakat sana, tapi parkir, timur, tengah bentrok terus," tambahnya
