bakabar.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Peduli lingkungan (AMPLI) dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi tolak pembangunan tambak modern di Sempadan Pantai Getem, Kecamatan Puger di halaman Kantor DPRD Jember, Rabu (15/3)
Aksi dilakukan sebagai bentuk protes dari masyarakat terkait rencana pendirian tambak modern yang berada di Sempadan Pantai. Pasalnya jumlah tambak liar di Getem mencapai lebih dari 30, dan kini akan berdiri lagi tambak baru dengan skala lebih besar.
Aksi damai tolak tambak sempadan Pantai Getem di halaman Kantor DPRD Jember, berlangsung singkat setelah Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menemui massa aksi sekitar pukul 11.00 WIB. Halim menawarkan dialog di dalam gedung DPRD.
Baca Juga: BPN Cabut Harga Batas Atas, Padi di Jember Kembali Merangkak Naik
Namun massa aksi meminta agar bisa berbicara langsung dengan Bupati Jember Hendy Siswanto.
"Ya monggo kalau mau ke Kantor Pemkab, kita ke sana bareng," kata Halim kepada massa aksi.
"Kami DPRD bersama rakyat siap mendampingi memperjuangkan," tambahnya.
Halim kemudian menuruti keinginan massa aksi dengan berjalan kaki menuju Kantor Pemkab Jember. Orasi kembali berlanjut, hingga Hendy Siswanto menemui massa aksi sekitar pukul 11.30 WIB.
Baca Juga: Pesta Miras Oplosan di Jember, 3 Orang Tewas 6 dirawat Intensif
Dalam kesempatan itu, Bupati Jember menyampaikan sejumlah janji akan segera melakukan penertiban di Kawasan Sempadan Pantai.
Sebelumnya Hendy diduga memberikan izin kepada investor tambak modern baru di tengah banyaknya tambak liar yang dikelola masyarakat.
"Kami tidak ada kerjasama dengan investor. Tambak dinsana itu sudah ada dari lama, sebelum saya jadi bupati. Nanti akan kita tertibkan sama sama," kata Hendy.
Hendy juga berharap mendapatkan masukan dari masyarakat agar bisa menyusun regulasi yang tepat.
Baca Juga: Polres Jember Cari Barang Bukti di Rumah Korban Pesta Miras
Jawaban Hendy disambut dengan teriakan yang menilai Hendy tidak memahami duduk persoalan tambak ilegal di Sempadan Pantai.
"Dari dulu belum pernah ada penertiban, kesalahan kami terlambat tidak segera menertibkan," katanya.
Hingga Pukul 13.00 WIB, massa aksi sepakat untuk berdialog bersama di dalam kantor Pemkab. 6 Perwakilan massa aksi dari masyarakat Getem dan mahasiswa mewakili dialog bersama bupati Hendy.
Dialog berlangsung alot karena bupati menolak menandatangani pakta integritas yang disampaikan massa.
"Kalau yang poin satu ini saya tidak bisa sembarangan, karena saya bisa digugat," kata Hendy.
Baca Juga: Musim Panen Raya, Harga Padi di Jember Anjlok
Berikut poin pakta integritas yang disampaikan massa aksi.
1. Hentikan aktivitas produksi dan cabut izin semua industri tambak modern di wilayah
sempadan pantai Getem
2. Hentikan rencana pertambangan pasir besi di wilayah pesisir getem
3. Kembalikan wilayah pesisir pantai sebagai fungsi lindung
4. Segera revisi RTRW Jember yang tidak berpihak kepada kepentingan sosial dan
ekologi masyarakat Jember Selatan
Baca Juga: Marak Pencurian Jelang Ramadan, Polisi di Jember Pasang Sayembara 'Menangkap Maling Berhadiah'
Setelah lama berdebat, Hendy akhirnya mau menandatangani pakta integritas tersebut, namun dengan sejumlah catatan.
Pertama, tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kedua akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan tim penertiban tambak hingga 1 Minggu ke depan.
"Kami punya APH, ada kepolisian, kejaksaan, jadi tidak bisa sembarangan. Harus sesuai regulasi," ujar Hendy.
Salah satu warga Getem yang menolak operasi tambak, Saturi menyebut, sistem pertambakan modern memiliki dampak serius pada lingkungan. Masyarakat khawatir limbah tambak akan mencemari kawasan pantai. Apalagi kawasan tambak mepet pemukiman padat.
"Kerugian kami pertama bau limbah. Dan pasti akan dibuang ke laut, kalau buat penampungan akan merembes ke sumur," tukas Saturi.
