bakabar.com, JAKARTA - Rangkuman berita politik sepekan mengungkap kaleidoskop sejumlah peristiwa politik di ruang publik.
Dimulai dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dana kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai politik sebesar Rp1 triliun.
Terdapat pula sengkarut upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada Partai Demokrat.
Berikut sejumlah berita pilihan dalam sepekan:
1. Gabung PAN, Jeje Govinda dan Nisya Ahmad Bakal Nyaleg di Pemilu 2024
Berita pertama terjadi pada adik ipar Raffi Ahmad, Ritchie Ismail atau yang akrab disapa Jeje Govinda dan Nisya Ahmad resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).
"Partai Amanat Nasional hari ini sangat berbahagia karena mendapatkan energi, suntikan, vitamin baru dari kalangan artis yang serius tak hanya jadi Kader partai tapi juga calon legislatif," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi kepada wartawan di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (7/8).
Adapun Jeje nantinya akan ditugaskan di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 2 untuk tingkat DPR RI dan Nisya di Jawa Barat untuk tingkat Provinsi.
2. PPATK Temukan Rp1 Triliun Hasil Kejahatan Mengalir ke Parpol
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke sejumlah partai politik.
"Salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu ada Rp1 triliun uang kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik," kata Ketua PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa (8/8).
Ia mengatakan bahwa temuan uang tersebut telah dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu dan berfokus mendalami tindak kejahatan keuangan lingkungan. Sebab disinyalir tak ada satu peserta pemilu yang bersih dari kejahatan.
3. Dana Kejahatan Lingkungan Mengalir ke Parpol, KPU Buka Suara
KPU mengultimatum para partai politik yang ketahuan menerima aliran dana kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun ke partai politik jelang Pemilu 2024.
"Apabila terbukti menerima sumbangan dana kampanye terlarang, maka peserta pemilu akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 527, Pasal 528 dan Pasal 548 dalam UU Pemilu," sebut Komisioner KPU, Idham Kholik saat dihubungi bakabar.com, Rabu (9/8).
Lebih lanjut, dirinya menjabarkan bahwa pelanggaran penggunaan dana itu harus ditindak aparat penegak hukum yang berwajib.
4. DPR Wanti-wanti PPATK Soal Aliran Hasil Kejahatan Rp1 Triliun ke Parpol
Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mewanti-wanti PPATK dalam menyampaikan informasi ke publik soal dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun yang mengalir ke parpol.
"PPATK harus hati-hati dalam menyampaikan data ke publik tentang adanya dugaan transaksi keuangan yg mencurigakan. Jangan setelah di publis ke publik ternyata data itu hoax," tuturnya pada tim bakabar.com, Rabu (9/8).
Menurutnya pernyataan Ivan itu menyesatkan publik mengingat Ketua PPATK itu mengecam semua parpol ikut ambil andil dalam aliran dana tersebut.
5. Upaya Moeldoko Bajak Demokrat 'Buntung' di Mahkamah Agung
MA menetapkan bahwa PK KSP Moeldoko ditolak terkait kepengurusan Partai Demokrat.
"Tanggal putus Kamis, 10 Agustus 2023. Amar putusan tolak," tertulis di situs resmi MA.
Kasus itu sendiri bermula ketika kubu Moeldoko membuat Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam KLB itu, Moeldoko didapuk sebagai ketua umum.
Lalu, kubu Moeldoko menggugat SK Menkumham yang mengakui Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat. Gugatan diajukan ke pengadilan, namun ditolak. Banding pun ditolak.
6. Sempat Ragukan MA, Demokrat Semringah Tumbangkan Gugatan Moeldoko
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semringah lantaran MA secara resmi menumbangkan gugatan yang diajukan KSP Moeldoko.
"Kami menerima berita bahwa upaya PK KSP Moeldoko telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Menurut kami, berita ini sangat penting untuk diketahui bukan hanya untuk kami tapi untuk seluruh rakyat Indonesia para pecinta demokrasi," kata AHY, Jumat (11/8).
Meski dinilai tindakan tersebut telah memberikan dampak kepada internal Partai Demokrat, ia mengaku bersyukur bahwa masih adanya keadilan di dalam negeri ini.
"Terima kasih sudah membuat keputusan yang rasional bedasarkan hati nurani dan kebenaran murni," pungkasnya.
7. Gerindra: Banyak yang Sudah Dekati Prabowo Jelang Pilpres 2024
Sekertaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan hingga kini banyak tokoh yang dulunya menjauh dari Prabowo Subianto, kini mulai mendekati Prabowo jelang Pilpres 2024.
"Orang yang tidak pilih Pak Prabowo nanti akan menyesal. Kenapa? Hari ini semua orang mendekat ke Pak Prabowo," jawab Muzani, Sabtu (12/8).
Hal itu diungkap Muzani mengingat dirinya yakin Prabowo adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia saat ini.
"Orang-orang yang tadinya menjauhi Pak Prabowo, mendekati orang-orang yang tadinya memusuhi Pak Prabowo mendekati bahkan mendukung. Partai-partai yang tadinya tidak mendukung Pak Prabowo sekarang mendukung. Berbondong-bondong, beramai-ramai, berombong-rombong mendukung Pak Prabowo," tukasnya.
